Markas Besar (Mabes) TNI serius usulkan kenaikan tunjangan bagi prajurit yang bertugas di wilayah terpencil dan terluar, salah satunya Papua.
- Mabes TNI Bicara Kabar 10 WNI jadi Tentara Bayaran di Ukraina
- Panglima TNI Harus Hentikan Rencana Penambahan Kodam
- Pilot Susi Air Terancam Ditembak, Ini Respon TNI
Baca Juga
"Kita ajukan kepada pemerintah, kapan disetujui?" kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Pusat Latihan Tempur Marinir Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (10/9).
Yudo mengklaim usulan ini wajar diajukan karena sudah lama prajurit di Papua tidak merasakan kenaikan tunjangan, atau tepatnya sejak tahun 2001.
"Karena memang sudah 22 tahun, dari tahun 2001 kalau enggak salah, itu kan tunjangan untuk daerah terpencil, kemudian Papua ini kan masih yang lama," katanya.
Terkait langkah konkritnya, Yudo mengatakan usulan kenaikan itu telah disampaikan dalam rapat dengan Komisi I DPR yang membidangi pertahanan beberapa waktu lalu. DPR pun merespons positif rencana itu.
"Malah dari para anggota DPR (mengatakan) 'bapak ajukan masih terlalu kecil, tingkatkan lagi, menjadi tiga kali lipat'. Silahkan wakil rakyat yang menilai, kita ajukan itu," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Hasbi Anshory, mendukung rencana kenaikan tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di Papua serta wilayah terpencil.
"Pada prinsipnya kita dukung apalagi prajurit di pulau terluar, Papua, risikonya lebih tinggi," demikian Hasbi. 
- Perkelahian Personel Brimob Vs TNI AL, Kapuspen: 5 Orang Luka
- Bawaslu: Rekap Suara Papua Terlambat Gara-gara Suara PSI Menggelembung
- Mabes TNI Bicara Kabar 10 WNI jadi Tentara Bayaran di Ukraina
