Perekrutan guru honor di Sumsel untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak pernah menemukan kata selesai. Pasalnya, kuota yang diberikan pemerintah pusat sangat minim dibandingkan dengan jumlah guru honor yang ada saat ini.
- Ketua DPRD Sumsel Usulkan Akses Tol Indraprabu Tampilkan Ornamen Tanjak Khas Sumsel
- Muchendi Kecam Aksi Pembakaran Al-Quran di Swedia
- Pengerusakan Komplek Pemakaman Pangeran Kramajaya, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Sumsel
Baca Juga
Berdasarkan data, jumlah guruhonor yang ada di Sumsel ini mencapai 11 ribu orang. Namun, kuota jalur rekrutmen PPPK tidak sampai ribuan.
“Disatu sisi proses belajar mengajar harus tetap berjalan di sekolah dan ini harus dicarikan solusi kedepan. Kalau guru dijadikan tenaga outsourcing tidak mungkin karena bukan bidang itu,” kata anggota Komisi V DPRD Sumsel Rizal Kenedi, Minggu (13/11).
Politisi PPP ini melihat tenaga honor masih dibutuhkan di Sumsel. Rizal mencontohkan ada salah satu sekolah PNS-nya hanya satu orang seingga jika nantinya guru honor ini dihilangkan maka proses belajar mengajar di sekolah tidak berjalan.
"Masalahnya PPPK ini kan kuotanya bukan kita mengajukan. Itu dari pusat. Di sisi lain, gaji mereka dibebankan ke APBD ini yang menjadi beban daerah," bebernya. 
- Ketua DPRD Sumsel Usulkan Akses Tol Indraprabu Tampilkan Ornamen Tanjak Khas Sumsel
- Pengumuman PPPK Guru 2023, Begini Cara Login di Sscasn.bkn.go.id
- Muchendi Kecam Aksi Pembakaran Al-Quran di Swedia
