Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di Kota Pagar Alam menyebabkan antrean panjang di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Kondisi ini memicu kepanikan warga, baik pengguna kendaraan pribadi maupun niaga, yang rela antre sejak pagi hingga malam hari.
Antrean kendaraan roda dua dan roda empat memanjang hingga ke badan jalan, menyebabkan kemacetan lalu lintas di sejumlah titik. Tak jarang, warga yang telah menunggu berjam-jam harus kecewa karena BBM yang ingin dibeli telah habis sebelum giliran mereka tiba.
“Sudah antre dari pagi, tapi pas giliran, BBM-nya habis. Akhirnya kami terpaksa beli BBM non-subsidi atau menginapkan kendaraan di SPBU menunggu pasokan datang besok paginya,” keluh salah satu warga.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada masyarakat pengguna kendaraan, tetapi juga mulai mengganggu aktivitas ekonomi. Warga khawatir jika situasi terus berlanjut, akan berdampak luas terhadap sektor pengiriman barang dan mobilitas kerja.
Pemilik SPBU Simpang Manak, Haji Epi, membenarkan bahwa kelangkaan BBM terjadi karena kuota harian untuk seluruh SPBU di Kota Pagar Alam dikurangi oleh Pertamina.
Pengalihan pasokan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan BBM di Provinsi Bengkulu, yang tengah mengalami kendala logistik akibat kapal tanker tak bisa bersandar di pelabuhan.
“Sejak awal Juni, semua SPBU di Pagar Alam dikurangi jatahnya. Biasanya kami menerima 24 ton per hari, sekarang hanya 8 ton. Ini yang menyebabkan antrean panjang,” ungkap Epi saat dikonfirmasi, Senin (16/6).
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Pagar Alam, Ludi Oliansyah, menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mencari solusi.
“Kami akan koordinasikan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperidagkop) agar masalah ini tidak memberatkan masyarakat,” ujar Ludi singkat. 
- Jual Pertalite Tak Tepat Sasaran, SPBU di Prabumulih Disanksi Pertamina
- Nonaktifkan Segera Erick Thohir terkait Oplos Pertamax
- Skandal Pertamax Oplosan Juga Gegerkan Sumsel, YLKI: Pertamina Harus Bertanggung Jawab dan Transparan
