Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam rangka mempercepat distribusi logistik dan mendapat pinjaman gudang.
- Diduga Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye, HMI Desak Presiden Jokowi Copot Menteri BUMN
- Komisi III DPRD Sumsel Dorong PD Prodexim Merger dengan PT SMS untuk Pengelolaan Oli Bekas
- HBA-Henny Layangkan Somasi ke KPU dan Bawaslu Empat Lawang Terkait Dugaan Pelanggaran
Baca Juga
Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajad menjelaskan, BUMN menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pemilu karena terdapat pengalaman baik di pesta demokrasi sebelumnya.
"Yang kita kerja samakan dengan distribusi itu, salah satunya dengan perusahaan-perusahaan distribusi termasuk PT Pos Indonesia. Itu bagian yang sejak dulu mendukung kegiatan distribusi logistik," ujar Yulianto kepada wartawan, Senin (7/8).
Di samping itu, mantan Anggota KPU Jawa Tengah ini memastikan persoalan lain yang juga kerap hadir dalam urusan penyediaan logistik diupayakan tak terjadi.
"Kerja sama dengan BUMN misalnya, KPU Kabupaten/Kota kan tidak mudah untuk mencari gudang. Nah ini kita kerja sama dengan Bulog setempat. Itu sudah kita lakukan kerja sama," kata Yulianto.
"Barangkali gudang Bulog selama waktu tertentu belum dipakai atau ada yang kosong itu dikerjasamakan dengan KPU untuk menampung logistik. Dan itu tempatnya kan gede sekaligus bisa untuk kegiatan sortir tempat packing," tambahnya. 
- Aset PT Sritex Disewakan ke Investor Baru, Eks Karyawan Berpotensi Kerja Lagi
- Serius Menatap Pilpres, Kang Emil akan Gabung Partai di 2022
- Intruksi DPW Nasdem Sumsel: Rebut Kursi Eksekutif dan Legislatif di Pileg dan Pilkada
