Pencopotan jabatan Sekda Kota Pagar Alam Syamsul Bahri Burlian oleh Wali Kota Alpian Maskoni masih menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat kota besemah.
- Komisi ASN Bisa Anulir SK Walikota Jika Ada Kesalahan Saat Pecat Sekda Pagar Alam
- Polemik Pencopotan Sekda Kota Pagar Alam Terus Berlanjut, Samsul Bahri: Saya Difitnah!
- Jelang Berakhir Masa Jabatan, Alpian Maskoni Copot Sekda Pagar Alam
Baca Juga
Pasalnya hal itu dilakukan oleh Alpian Maskoni di penghujung masa jabatannya sebagai wali kota. Bahkan hingga kini, Samsul Bahri Burlian mengaku tidak pernah menerima penjelasan resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) terkait hasil evaluasi yang menyebabkan pencopotan tersebut.
Samsul tidak percaya jika Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Pagar Alam menyampaikam kepada publik bahwa mereka tidak tahu menahu hasil dari tim penilai dan evaluasi kinerja yang di bentuk oleh Pemkot itu sendiri.
Sebab menurutnya, BKPSDM adalah salah satu penyelenggara evaluasi dan juga yang menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Walikota. "Mustahil mereka tidak tahu hasil evaluasi itu karena BKPSDM adalah salah satu penyelenggaranya, dan mereka jugalah yang mengetik dan menyerahkan hasilnya kepada walikota," ungkap Samsul Bahri Burlian kepada RMOL Sumsel, Senin (11/9).
Lebih lanjut dirinya menyoroti prosedur pencopotan jabatan dalam pelayanan publik. Dia mengatakan bahwa penurunan jabatan seorang pegawai negeri harus dilakukan jika terdapat pelanggaran berat yang telah terbukti.
Proses ini harus melalui tahapan-tahapan dan tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Ia merasa heran mengapa ia dipecat dari jabatannya tanpa adanya pelanggaran berat dalam rekam jejaknya sebagai pegawai negeri.
"Saya merasa tidak pernah melakukan pelanggaran atau kesalahan dan penilaian kinerja saya selama tiga tahun ini selalu baik. Namun, tiba-tiba saya diarahkan untuk mengikuti evaluasi di Jakarta, dan tiga hari setelah itu, saya dicopot dari jabatan saya," kata Syamsul
"Menurut aturan pemerintah, penurunan jabatan pegawai negeri harus melewati mekanisme pemeriksaan dan harus ada bukti pelanggaran yang terjadi. Saya merasa tidak pernah diperiksa atau melakukan kesalahan selama bekerja," tambahnya.
Sebelumnya, BKPSDM Kota Pagar Alam telah menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui hasil dan rekomendasi dari tim evaluasi kinerja Sekda Pagar Alam, yang dipimpin oleh Sekda Provinsi Sumsel dengan bantuan dua orang akademisi. Hasil evaluasi tersebut langsung diserahkan kepada Walikota sebagai pembina kepegawaian.
"Kami tidak tahu isi serta rekomendasi apa hasil dari evaluasi tersebut karena hasilnya langsung di serahkan kepada pak walikota," ujar Kepala BKPSDM Kota Pagar Alam, Ali Akbar Fitiansyah.
Kendati demikian, kabar pencopotan jabatan sekda tersebut sudah terlanjur beredar luas ke masyarakat. Bahkan tak heran jika banyak yang menilai hal ini bagian dari langka politik Alpian Maskoni yang bakal maju kembali ke Pilkada mendatang.
Salah satu warga, Heri Kiswanto mengatakan pencopotan tersebut sangat kental dengan aroma politik lantaran dilihat dari pengganti yang sekarang mengisi jabatan tersebut yakni Rano Falesi. 
Pemilihan Sekretaris DPRD, Rano Fahlesi sebagai Pelaksana Harian (PLH) Sekda karena yang bersangkutan masih kerabat dekat dengan Alpian Maskoni. "Soal pencopotan Sekda yang kemudian langsung di gantikan oleh keluarga dekatnya sendiri ini tentu kami kira ada kaitanya dengan politik. Kita tahu Alpian hendak mencalonkan diri kembali dan sebentar lagi habis masa jabatan, jelas kami nilai ini politis," pungkasnya. (tf).
- Komisi ASN Bisa Anulir SK Walikota Jika Ada Kesalahan Saat Pecat Sekda Pagar Alam
- Polemik Pencopotan Sekda Kota Pagar Alam Terus Berlanjut, Samsul Bahri: Saya Difitnah!
- Jelang Berakhir Masa Jabatan, Alpian Maskoni Copot Sekda Pagar Alam
