Anggota Komisi XI DPR RI, Sihar Sitorus mempertanyakan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya menyisakan hasil produksi CPO sebesar 20 persen saja untuk menciptakan stabilisasi harga minyak goreng di dalam negeri.
- Harga Gula dan Migor Naik di Pasar Inpres Muara Enim Naik
- Tahun Depan Muba Siap Groundbreaking Pabrik Minyak Goreng
- Harga Minyak Sawit Mentah Turun, Industri Makanan dan Minuman Terancam
Baca Juga
Menurutnya angka 20 persen itu sangat berbanding terbalik dengan status keberadaan dari minyak goreng yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Minyak goreng menyangkut hajat hidup orang banyak, potongan minyak goreng tentu tidak boleh berkurang. Melalui proses eliminasi, maka loyang lain lah yang harus tergerus," ujar Sihar dalam keterangan tertulis, Rabu (2/2).
Menurut dia, hal tersebut tidak akan mampu menjawab permasalahan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang terus terjadi setiap tahunnya. Sekalipun Pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi minyak goreng seperti yang dilakukan pada saat ini.
Politisi PDI-Perjuangan itu menyarankan, sebaiknya pemerintah memikirkan kebijakan lain yang bersifat sistematik dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng. Diantaranya melalui upaya Optimalisasi Holding di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN), hal itu diyakini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Dengan membeli TBS dari petani serta melepaskan stok CPO untuk pasar domestik.
Mengingat data pada tahun pada 2020 lalu, hasil produksi CPO dari Holding PTPN mecapai 2,38 juta ton.
"Pertama, Optimalisasi Holding PTPN dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng. Bukankah peran BUMN tidak melulu mencari keuntungan tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat?," tegas Sihar.
Selain itu, dirinya juga menawarkan pilihan kedua yakni melalui upaya penurunan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi.
"Kedua, bukankah BLU-BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunanan Kelapa Sawit) memiliki pilihan untuk menurunkan levy atau pajak ekspor sebagai insentif untuk mendorong produksi, sehingga jumlah CPO di pasar lebih banyak dan berdampak pada harga CPO yang lebih kompetitif," ungkapnya.
Terakhir, legislator daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut) II itu. Juga menawarkan kebijakan penggunaan Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), diarahkan kepada pembangunan pabrik minyak goreng hasil perkebunan masyarakat. 
- Jokowi Didorong Terbitkan Perppu Perampasan Aset
- Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae
- DPR Minta APH Usut Kebakaran Gudang Amunisi TNI di Ciangsana
