Ketua Komisi X DPR, Saiful Huda, menegaskan semua satuan pendidikan tetap mewajibkan ekstrakurikuler Pramuka, sesuai dengan Peraturan Mendikbud Ristek Nomor 12/2024.
- PPDB Carut Marut, Komisi X DPR Pertimbangkan Bentuk Panja
- Komisi X DPR Usulkan Pemkot Palembang Lakukan Tukar Guling Aset Benteng Kuto Besak
Baca Juga
Hal ini disampaikannya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/4).
"Pramuka posisinya Kemendikbud tetap sebagaimana Permen yang sudah dikeluarkan nomor 12/2024 yang menyatakan bahwa Pramuka wajib diadakan oleh sekolah," tegas Huda.
Meskipun dalam Permendikbud Ristek itu disebutkan keikutsertaan siswa masih tidak diwajibkan, namun Huda menegaskan, pihaknya akan tetap mendorong agar Pramuka diwajibkan.
"Ini yang saya merasa opini pribadi dan sikap politik saya, saya tetap pada posisi Pramuka harus diberlakukan, wajib diikuti oleh siswa-siswi kita," tegas Wasekjen DPP PKB ini.
Menurut Huda, ada banyak persoalan yang bisa diinvestarisir. Pramuka, lanjutnya, saat ini masih belum bisa tergantikan sebagai paket lengkap untuk mendidik siswa terkait dengan cinta tanah air, kedisiplinan, kebersamaan, kepemimpinan.
"Saya kira paket komplet di Pramuka itu. Karena itu menurut saya, pemerintah tetap perlu melakukan tindakan afirmasi, apa itu? Mewajibkan siswa," jelas Huda.
Ia menambahkan, dalam Rapat Kerja bersama Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, ada banyak usulan pro dan kontra mengenai kewajiban siswa mengikuti kegiatan pramuka.
"Nah tadi berdebat ada usulan dari Kemendikbud jadi tetap sebagai kurikulum wajib yang harus ditawarkan kepada siswa, tapi kepesertaan siswanya sukarela. Tapi ditambah tadi ada opsi baru dari Kemendikbud, rencananya semua materi pendidikan Pramuka akan diadopsi menjadi kokurikuler," pungkasnya. 
- Klarifikasi Menteri Nadiem: Pramuka Tidak Dihapus!
- Fraksi Gerindra Sentil Nadiem Ihwal Penghapusan Ekskul Pramuka di Sekolah
- HNW Soroti Pencabutan Pramuka dari Ekskul Wajib: Sayang Sekali Mas Menteri
