Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumsel yang bakal digelar 17-24 September 2023 di Lahat terancam berantakan. Pasalnya persiapan perhelatan tersebut bakal terganggu dengan status tersangka yang menjerat tiga petinggi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumsel.
- Gagal Melaju ke Final SEA Games, Garuda Muda Dihujani Tiga Kartu Merah
- Hadapi Sriwijaya FC, Andik Vermansyah Bakal Diturunkan Persiraja Sejak Menit Awal
- Kabaddi Sumsel Didorong Bisa Ikut PON Aceh-Medan 2024
Baca Juga
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi V DPRD Sumsel Susanto Adjis memastikan akan segera memanggil pihak terkait untuk menentukan nasib multi even olahraga dua tahunan tersebut.
Politisi PDIP itu menilai penyelenggaraan Porprov di Lahat harus ditunda jika belum memenuhi aspek kesiapan teknis dan non teknis. Diantaranya, kesiapan tuan rumah, venue pertandingan, perangkat pertandingan dan atlet yang akan bertanding.
"Kita memang sudah rencanakan untuk rapat dengan Kadispora dan KONI Sumsel dalam waktu dekat ini. Nanti akan segera diputuskan, jadi kalau memang belum siap sudah seharusnya diundur dulu bukan dibatalkan karena waktunya juga mepet," jelasnya dihubungi RMOLSumsel, Selasa (5/9).
Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya belum menerima laporan terkait kesiapan penyelenggaraan termasuk kepanitiaan.
"Makanya kita akan lihat dulu dari mereka. Laporannya bagaimana, apakah sudah ada susunan kepanitiaanya. Sudah dibuat SK nya apa belum, dari pihak tuan rumah juga bagaimana kita harus tahu dulu. Yang jelas kami tidak merekomendasikan even ini batal beda dengan diundur," tegasnya.
Ketika disinggung dengan status tersangka yang menjerat tiga petinggi KONI Sumsel. Adjis mengungkapkan jika proses penegakan hukum tidak akan menganggu perhelatan tersebut.
"Kalau masalah status tersangka petinggi Koni kita serahkan kepada APH. Karena saya yakin mereka bekerja profesional dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Porprov ini," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kadispora Sumsel Muhammad Taufik mengatakan terkait keputusan Porprov Lahat akan segera diputuskan setelah pihak Kadispora Sumsel menggelar rapat dengan tuan rumah Lahat dan Koni Sumsel. "Rencananya malam ini, tunggu saja setelah selesai," singkatnya.
Pasca penetapan tiga tersangka Ketua Umum, Sekretaris dan Ketua Harian. Pihak Koni Sumsel juga dikabarkan bakal melakukan rapat terbatas unsur pimpinan dan pembantu pimpinan untuk memutuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan AD ART KONI dan aturan yang berlaku.
Kabid Organisasi KONI Sumsel Asmarudin Abdullah mengatakan penetapan tiga tersangka petinggi Koni Sumsel berdampak pada aktivitas organisasi.
"Mengingat pimpinan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan pengambil keputusan utama baik keputusan-keputusan yang prinsip dan strategis dalam organisasi. Untuk itu akan segera diputuskan langkah strategis kedepan disamping untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KONI Pusat langkah-langkah apa saja yang mesti dilakukan terkait permasalahan yang terjadi di KONI Sumsel," jelasnya.
Pengamat Olahraga DR H Syamsu Ramel MKes berharap agar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumsel dan Gubernur memberikan solusi secepatnya, salah satu solusinya barangkali dengan penundaan beberapa hari pelaksanaan Porprov dari jadwal yang sudah ditetapkan.
"Apakah dimulai tanggal 28 September misalnya. Itu salah satu solusi agar kita bisa bernapas. Kalau jadwalnya kan 17-24 September 2023. Sementara PB Porprov ini belum terbentuk," kata Ramel yang juga anggota Binpres KONI Sumsel.
Dirinya berharap, unsur pimpinan Koni Sumsel yang ada saat ini bisa mengambil alih agar organisasi tetap berjalan. "Untuk itu sesegera mungkin Wakil Ketua Umum ini mengambil sikap bagaimana KONI Sumsel ini ke depan. Organisasi ini harus tetap berjalan, walaupun pimpinannya ditetapkan tersangka," jelas Rame yang juga Dosen Program Studi Olahraga Universitas Sriwijaya.
Sementara, pengamat olahraga Hanief Djohan menilai even Porprov merupakan agenda yang sudah terencana. Hal itu itu akan berdampak pada pembinaan atlet jika perhelatan Poprov dibatalkan.
"Kalau batal sama saja kemunduran olahraga di Sumsel, karena even ini kan sudah jelas agendanya per dua tahun dan sebagai ajang pembinaan atlet jelang PON nanti," kata Hanief yang juga Sekjen Forum Pembina Sekolah Sepakbola Indonesia (FOPSSI) Sumsel.
Dia mengatakan tidak ada alasan untuk pembatalan Poprov di Lahat hanya karena tiga petinggi Koni Sumsel berstatus tersangka. Pasalnya Koni Sumsel dalam hal ini bukan pelaksana namun hanya induk organisasi cabor-cabor lainnya.
"Karena bukan Koni yang melaksanakan pertandingan, disitu kan ada tuan rumah. Ada panitia dan perangkat pertandingan yang diambil dari cabor-cabor. Jadi kenapa harus batal, apalagi even ini sudah ditetapkan ada waktu pelaksanaanya dan ada tuan rumahnya apalagi anggarannya pasti ada. Kecuali pengurus Koni itu sendiri yang pengen batal," pungkasnya. 
- Ketuanya Lolos ke Senayan, Persiapan untuk PON Aceh-Sumut Berantakan, Operasional Kantor Belum Dibayarkan
- Soal Dana Hibah KONI Sumsel, DPRD Desak Pemprov Tindak Lanjut Rekomendasi Kemendagri
- Kehadiran Mantan Gubernur Herman Deru di Sidang Korupsi KONI Sumsel Diharap Dapat Mengungkap Fakta Baru
![Merajut Asa Usai Skandal Dana Hibah, Kemana KONI Sumsel Dibawa Melangkah? [Bagian Pertama]](https://www.rmolsumsel.id/uploads/images/2023/12/image_140x98_6584227f47bd5.jpg)
