Meski telah berganti kepengurusan, sengkarut KONI Sumsel rupanya terus berlanjut. Kini, dibawah komando Yulian Gunhar, keberlangsungan roda organisasi dan persiapan jelang PON Aceh-Sumut justru disebut terkatung-katung.
- Sidang Korupsi Dana Hibah KONI Sumsel, Hendri Zainuddin Pilih Tak Ajukan Eksepsi
- Kasus Dana Hibah, Dua Mantan Petinggi Koni Sumsel Dijatuhi Hukuman Berbeda
- Usai Lunasi Gaji, KONI Sumsel Rumahkan 43 Stafnya
Baca Juga
Informasinya, induk olahraga di Sumsel itu belum mampu membiayai segala persiapan atlet jelang perhelatan PON Aceh-Sumut 2024, karena dana hibah yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar Rp20,5 miliar belum dapat dicairkan. Lebih jauh, hal ini juga menyebabkan tertundanya pembayaran kebutuhan operasional uang transportasi staf kantor KONI sejak tiga bulan terakhir.
Menanggapi kondisi ini, Sekretaris Umum (Sekum) PASI Sumsel, Zulfaini M Ropi, justru mempertanyakan sikap, langkah dan upaya yang diperbuat Ketua KONI Sumsel, Yulian Gunhar, yang baru terpilih beberapa waktu lalu.
Karena, hingga kini pengurus KONI Sumsel belum terlihat seperti apa aksi dari pengurus KONI untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bila tidak terselesaikan, Zulfaini mengatajabn bakal berpengaruh pada persiapan Kontingan Sumsel pada PON 2024 nanti
"Ini sangat miris sekali dengan kondisi sekarang ini yang jadi korban adalah atlet dan pelatih, belum ada actionnya dari kepengurusan sekarang ini," ujarnya dihubungi.
Lebih lanjut dia mengatakan, Pemprov Sumsel melaui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) harus duduk bersama untuk membahas masalah ini sebelum kegiatan induk olahraga di Sumsel ini benar menjadi lumpuh.
"Kami berharap Pemprov Sumsel melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) segera mengambil alih. Dispora dan cabor (cabang olahraga) harus duduk bersama membahas masalah ini," jelasnya.
Keprihatinan itu juga diutarakan oleh Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Asrul Indawan, dia mengatakan jika masalah ini tidak diambil alih oleh Dispora, akan berdampak buruk bagi atlet saat berlaga di PON Aceh-Sumut mendatang.
"Kalau memang seandainya tidak mampu, sudah lepaskan. Untuk apa dibiarkan terjadi malah membuat kisruh olahraga Sumsel saja. Kami sarankan Dispora ambil alih ini, jangan sampai atlet dan pelatih jadi korban," kata Asrul.
Asrul menilai, kisruh KONI Sumsel karena tidak cairnya dana hibah bakal berdampak buruk terhadap preseden KONI berkelanjutan. Sehingga dinilai daerah lain kepengurusan saat ini tidak berkompeten karena dianggap tak mampu menyelesaikan masalah.
"Kalau memang tidak mampu, silahkan mundur saja. Gak ada masalah biar nanti orang-orang berkompeten, orang-orang yang mampu yang siap tanpa pamrih maju kedepan membela para atlet dan para pelatih yang ada di Sumsel ini," jelasnya.
KONI Sumsel Akan Carikan Solusi
Dibincangi terpisah, Sekretaris Umum KONI Sumsel Tubagus Sulaiman mengaku pihaknya sudah berusaha semaksimal dan meminta bersabar menyelesaikan permasalahan keuangan.
"Untuk memenuhi ini jumlahnya besar kami berharap bersabar kami akan carikan solusinya. Kenapa dulu 6 bulan bisa bersabar menunggu sekarang hanya 3 bulan ini tidak bisa bersabar," kata Tubagus Sulaiman.
Terkait anggaran dana hibah yang tak kujung cair, Tubagus menjelaskan akar masalah karena dana hibah tersebut tak kunjung cair lantaran tidak bisa diverifikasi oleh Komisi V DPRD Sumsel karena proposal dari tahun yang lama.
"Waktu rapat itu Ketua DPRD menjelaskan kenapa tidak bisa dicairkan karena tidak memenuhi dan tidak bisa diverifikasi oleh Komisi V dan itu dari proposal yang lama tahun 2023 di bulan Juli bukan dari kita," katanya.
Dijelaskan Tubagus, Plt Dirjen Kemendagri mengungkapkan ini sudah salah dari awal dari Komisi V DPRD dan KONI memang tidak bisa di cairkan harusnya tidak di anggarkan dengan tidak adanya proposal tidak terverifikasi harusnya tidak dianggarkan bukan dianggarkan.
"Jadi solusinya ke pasal 68 PP nomor 12 tahun 2019, untuk keadaan mendesak Pj gubernur itu bisa mengeluarkan kebijakan perubahan aturan keuangan daerah," jelasnya.
Dana Hibah untuk KONI Tidak Akan Lagi Melalui Dispora
Menyikapi permasalahan dana hibah KONI Sumsel yang tak kunjung cair, anggota Komisi III DPRD Sumsel, Yudha Rinaldi angkat bicara. Dia menegaskan pada dasarnya pihaknya tidak menghalangi pencairan dana hibah untuk KONI Sumsel.
"Yang penting, dana hibah untuk KONI Sumsel direalisasikan, dengan catatan harus ada pertanggungjawaban penggunaannya," ujarnya.
Selain itu diajuga menyoroti pertemuan antara DPRD Sumsel dan pihak Kemendagri sebelumnya, di mana Kemendagri merekomendasikan agar dana hibah diserahkan langsung kepada pengurus KONI Sumsel yang baru.
"Arahan dari Kemendagri adalah agar dana hibah diserahkan langsung ke KONI, mirip dengan hibah PMI yang langsung diberikan tanpa melalui Dinkes," tambahnya.
Terkait risiko jika dana hibah diberikan langsung kepada KONI Sumsel, Yudha mengatakan bahwa risiko tersebut tergantung pada penggunaannya. Namun dirinya menegaskan meskipun dana hibah diserahkan melalui jalur yang berbeda, tetap akan ada pertanggungjawaban dari KONI Sumsel.
"Jika diserahkan ke Dispora dan kemudian ke KONI, masih ada pertanggungjawaban dari KONI Sumsel. Jika digunakan dengan tidak benar, itu akan menjadi masalah, sama seperti jika langsung diserahkan ke KONI," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengakui beberapa waktu lalu Komisi V dan pimpinan DPRD Sumsel, Sekretaris Koni Sumsel, Dispora Sumsel, BPKAD Sumsel sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri terutama Dirjen yang menangani persoalan ini.
"Jadi mekanisme sekarang kita menunggu proses pembuatan proposal ulang dari KONI Sumsel dan akan diverifikasi lagi oleh Dispora. Upaya itu untuk merevisi Perkada kaitanya dengan hibah," katanya, Minggu (31/3).
Politisi PKS ini menyebutkan, saat ini proses tersebut tinggal menunggu dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Kemendagri dan Kemenpora.
"Tapi harus diawali dengan proposal dari KONI Sumsel, sehingga persoalan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh-Sumut cepat diselesaikan," ucapnya.
Apalagi menurut Syaiful, April 2024 ini, atlet yang akan berlaga sudah seharusnya mengikuti Pelatda dan pendaftaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh-Sumut yang prosesnya sudah mulai jalan.
"Jadi kami menyerahkan proses selanjutnya kepada pihak Pemprov Sumsel," tandasnya.
KONI Sumsel Ikut Hantarkan Gunhar ke Senayan?
Dalam beberapa waktu ke belakang, sejumlah permasalahan telah mendera KONI Sumsel pimpinan Yulian Gunhar. Mulai dari mosi tidak percaya anggota karena adanya kesepakatan yang dilanggar, sampai dugaan kalau KONI Sumsel hanya akan dijadikan kendaraan politik bagi politisi PDI Perjuangan itu.
Seperti yang telah diulas sebelumnya, terpilihnya Gunhar secara aklamasi memimpin KONI Sumsel periode 2023-2027 tidak hanya terjadi di tengah polemik dana hibah, tetapi juga tepat di masa kampanye dirinya sebagai calon anggota legislatif. (Baca: https://www.rmolsumsel.id/merajut-asa-usai-skandal-dana-hibah-kendaraan-itu-bernama-koni-sumsel-bagian-kedua)
Gunhar merupakan politisi PDI Perjuangan yang akan maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sumsel 1 meliputi kota Palembang, Lubuklinggau, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Hasil pada rekapitulasi pileg lalu, menempatkan Gunhar kembali duduk di DPR RI untuk ketiga kalinya di periode mendatang.
Pengamat Ade Indra Chaniago sempat menyebut bahwa komposisi politisi di kepengurusan KONI Sumsel pimpinan Yulian Gunhar ini ini tidak sebanding dengan komposisi pelaku olahraga ataupun olahragawan Sumsel.
"Ada beberapa catatan bagi saya yang cukup mengkhawatirkan diantaranya, terkait dengan susunan pengurus yang didominasi atau mayoritas diisi oleh pengurus partai. Persoalannya, bukan pada pengurus partainya namun lebih terkait soal profesionalitas serta pemahaman bagaimana mengurus berbagai macam cabang olahraga di Sumsel," jelasnya.
Dia menambahkan, akan ada persoalan ketika mayoritas pengurus KONI Sumsel didominasi oleh orang partai yang bukan penggiat olahraga. Butuh waktu untuk bisa memahami berbagai persoalan yang dihadapi baik oleh atlet maupun pengurus cabor selama ini.
"Kita berharap lembaga ini tidak dipolitisasi dan murni untuk mengurus olahraga dan memajukan prestasi di Sumsel. Namun dengan komposisi yang mayoritas orang parpol tersebut kita masih ragu apakah mereka bisa bekerja profesional. Takutnya hanya menambah deretan panjang jabatan saja," tegasnya.
- Pj Gubernur Sumsel Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel Atas Enam Ranperda
- Kembalikan Formulir ke PAN, Meli Mustika Ngaku Sudah Dipinang Bacagub Sumsel
- Dorong Pembentukan Banyuasin Timur, DPRD Sumsel Minta Segera Lengkapi Persyaratan Administrasi dan Fisik
