Kehadiran Mantan Gubernur Herman Deru di Sidang Korupsi KONI Sumsel Diharap Dapat Mengungkap Fakta Baru

Mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru. (ist/rmolsumsel.id)
Mantan Gubernur Sumsel, Herman Deru. (ist/rmolsumsel.id)

Permintaan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Palembang untuk menghadirkan Mantan Gubernur Sumsel Herman Deru mendapat dukungan dari sejumlah pihak. 


Salah satunya Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) DPW Sumsel. Ketua DPW BPI KPNPA RI DPW Sumsel, Feriyandi menyerukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumsel agar memenuhi permintaan hakim tersebut. 

Menurutnya, kehadiran Eks Gubernur Sumsel tersebut akan membuat kasus tersebut semakin terang benderang. "Menurut kami, kehadiran mantan Gubernur Sumsel Herman Deru nantinya akan menjadikan kasus ini segera semakin terang. Ada fakta baru yang bisa terungkap dari proses pencairan dana hibah tersebut," kata Feriyandi. 

Kehadiran Herman Deru dalam persidangan akan memberikan pencerahan dan kontribusi signifikan dalam penyelidikan serta pengungkapan kebenaran terkait kasus Koni Sumsel. Feriyandi juga menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, 

"Kehadiran Herman Deru di persidangan diharapkan akan membantu proses tersebut," tukasnya.

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar menghadirkan Mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru untuk diambil keterangan sebagai saksi tambahan dalam sidang lanjutan korupsi dana hibah KONI Sumsel sebesar Rp 25 miliar.

Permintaan hakim anggota Ardian Angga tersebut setelah sebelumnya mendengar keterangan mantan Ketua Umum KONI Sumsel Hendri Zainudin dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (6/2).

Ardian menilai, dakwaan JPU tidak mengungkap proses pencairan dana hibah KONI tahun 2021 dimana Gubernur Sumsel selaku Pengguna Anggaran.

Selain itu, Hendri juga mengakui bahwa pencairan dana hibah Rp 25 miliar tahap II tidak melalui pembahasan APBD.

"Proposal ini disetujui pada tahap I Rp12,5 miliar dari APBD. Kemudian pada saat itu kami menghadap Gubernur menjelaskan akan melaksanakan Porprov di Papua tetapi tidak ada anggaran di KONI Sumsel", kata Hendri dalam persidangan.

“Kemudian tiba-tiba di tahap Il cair sebesar Rp 25 miliar dari APBD perubahan, pencairan itu tanpa pembahasan dari APBD," tambah Hendri.

Mendengar penjelasan tersebut, Hakim meminta agar JPU segera menghadirkan Herman Deru dalam sidang lanjutan berikutnya untuk dimintai keterangan.


"Karena itu kami meminta keterangan Gubernur Sumsel yang telah menyetujui anggaran sebesar Rp 25 miliar diluar APBD tersebut," tegas hakim.

Selain Herman Deru, Majelis juga meminta penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi yang pernah diperiksa untuk dikonfrontir keterangannya, termasuk Amiri Bendahara Umum KONI Sumsel dan Syahrial Oesman terkait dana deposito KONI Sumsel sebesar Rp1 miliar.