Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang telah mengambil langkah signifikan dalam mencegah masuknya tenaga kerja asing tanpa izin atau ilegal ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
Hal ini dilakukan melalui pemberdayaan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di enam wilayah kerja di provinsi tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Mohammad Ridwan, menjelaskan bahwa pemberdayaan Timpora dilaksanakan di enam wilayah, yaitu Kota Palembang, Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin.
Upaya ini bertujuan untuk mengintensifkan pengawasan terhadap masuknya tenaga kerja asing secara ilegal dan penyalahgunaan izin tinggal di wilayah-wilayah tersebut.
Untuk mencapai tujuan ini, Kantor Imigrasi Palembang bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan Polri. Kerja sama yang kuat ini memungkinkan petugas Imigrasi dan anggota Timpora untuk mengawasi dengan ketat setiap pergerakan orang asing di daerah tersebut.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumsel, Herdaus, menyatakan bahwa kedatangan tenaga kerja asing ke suatu daerah harus memberikan manfaat ekonomi yang positif.
Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa semua proses berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.
Herdaus menekankan pentingnya pengawasan terhadap orang asing, mengingat adanya risiko dan potensi kerawanan yang dapat mengancam stabilitas keamanan di daerah tersebut. Investasi asing penting untuk pembangunan daerah, namun perlu diimbangi dengan pengawasan yang proporsional dan tidak berlebihan.
Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, terus memberikan apresiasi atas upaya Kantor Imigrasi Palembang dalam menjalankan tugas pengawasan warga negara asing dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya ini dianggap sebagai langkah positif dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan. 
- Kemenkumham Sumsel Himpun PNBP Rp12,3 Miliar dari Layanan AHU
- Kemenkumham Sumsel Ikuti Evaluasi dan Bimtek Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023
- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dorong Capaian Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
