Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel Yulianto menyebutkan, Posko Pemilu di Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI telah terintegrasi dengan baik.
Bahkan, Yulianto sangat mengapresiasi kerja pihak Kejari OKI dalam menyambut pesta demokrasi di tahun depan. Yulianto juga menilai, sebaiknya Posko Pemilu yang ada di Kejari lainnya mencontoh yang ada di Kejari OKI.
"Luar biasa, inilah yang pimpinan mau. Kami juga mendengar Kejari OKI telah mengundang pihak KPU dan Bawaslu OKI sebelum membuat Posko Pemilu," kata Yulianto saat memantau kesiapan Posko Pemilu di Kejari OKI, Rabu (27/12).
Yulianto juga memastikan, Kejati Sumsel beserta jajaran untuk tetap bersikap netral, serta mendorong semua tahapan Pemilu tanpa adanya Ancaman Gangguan Ketahanan Nasional (AGHT).
Yulianto menjelaskan, secara umum dia telah menerima laporan dengan luasnya wilayah beserta hambatannya dan telah dibuat posko-posko, sehingga siap mensupport pihak KPU maupun Bawaslu dalam menciptakan Pemilu dengan baik dan lancar.
"Ada inovasi yang diciptakan pihak Kejari OKI. Contohnya, mereka sudah membuat undang-undang Pemilu, sehingga jika terjadi delik, pelapor akan ditunjukan pasal mana yang akan dikenakan sehingga terjadi diskusi yang baik," ujarnya.
Di sisi lain Yulianto menilai, Kejari OKI sangat kreatif dan memiliki rencana strategis yang baik.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKI Hendri Hanafi mengatakan, sesuai perintah Kejaksaan Agung pihaknya telah memastikan proses tahapan Pemilu.
"Kajati Sumsel sangat konsen dengan hal ini, sehingga beliau mengecek langsung dan memberikan warning untuk menjadi ASN yang netral," ucap Hendri.
Hendri menyebutkan, Kajati Sumsel sangat mengapresiasi terhadap apa yang telah dilakukan pihak Kejari OKI. Selain itu, Hendri juga menyebutkan sejauh ini pihaknya tidak memiliki hambatan atau gangguan untuk menggelar tahapan Pemilu.
"Beliau juga senantiasa melakukan monitoring terhadap pihak Kejaksaan apabila terjadi hambatan dan gangguan seluruh tahapan Pemilu," kata dia. 
- Rugikan Negara Rp27 Miliar, Kejati Sumsel Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi di Dinas PMD Muba
- Dalami Pidana Pertambangan Triliunan Rupiah, Kejati Periksa Mantan Kadis Pertambangan Sumsel
- Dipanggil Sebagai Saksi Kasus Korupsi LRT Rp1,3 Triliun, Benarkah Mantan Kadishub Sumsel Terlibat?
