Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumsel berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Sumsel targetkan 300 ribu sumberdaya manusia yang bersertifikasi.
- Antrian Solar Mengular, Belum Ada Solusi Untuk Dunia Usaha dan Warga?
- Kemenkumham Sumsel Teken MoU dengan Kadin, Fasilitas Badan Hukum bagi UMKM
- Tujuh Gubernur Belum Sanggup Realisasikan Tanjung Carat, Kadin Sumsel Minta Presiden Jokowi Turun Tangan
Baca Juga
Hal itu disampaikan oleh disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Kadin Sumsel, H Affandi Udji didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Fahlevi ketika usai penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Kamis (12/1).
"Kadin mendorong tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing tinggi melalui program pengembangan dan pelatihan profesi sehingga dalam tiga tahun kedepan dapat lahir 300 ribu tenaga kerja terampil yang bersertifikasi di Sumsel," ungkap Affandi.
Dia mengatakan, selama ini Kadin mewakili dunia usaha hanya menjadi objek untuk menerima lulusan baik SMK maupun perguruan tinggi vokasi. Namun dengan terbitnya peraturan presiden nomor 68 tahun 2022, maka kadin menjadi subjek yang secara bersama menciptakan sumberdaya manusia (SDM) unggul dan berperan menyusun kompetensi kerja nasional Indonesia.
Sementara itu terkait, revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang merupakan perluasan dari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016, tidak hanya berlaku untuk SMK namun untuk satuan pendidikan vokasi dan unsur perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi serta lembaga pendidikan pelatihan vokasi.
"Revitalisasi bertujuan untuk menciptakan sdm yang kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (dudika)," terangnya.
Ia menyebutkan bahwa Kadin Sumsel mendorong terciptanya lapangan kerja baru bagi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang melalui MoU tersebut diharapkan tidak ada lagi polemik terkait upah minimum antara pengusaha dan buruh atau tenaga kerja.
"Mou ini kiranya dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama pengembangan sdm yang memenuhi kualitas dan kompetensi ahli pertama dan abdi muda melalui proses pemagangan siswa SMK di dudika serta bersertifikasi," jelasnya.
Selain itu pihaknya berharap akan lahir pengusaha-pengusaha baru di sektor UMKM melalui pelatihan kewirausahaan yang telah menjadi kurikulum wajib dalam dunia pendidikan vokasi.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Fahlevi mengatakan sumberdaya yang ada di vokasi atau SMK bukan hanya kuantitas tetapi kualitas lantaran dengan adanya kualitas maka nilai jual akan semakin baik dan masyarakat mempercayai anaknya untuk SMK vokasi.
"Dengan adanya MoU ini dalam dunia usaha, industri dan dunia kerja tidak lagi ada alasan untuk menolak dalam melaksanakan PKL atau merekrut tenaga baru," ucapnya.
Menurutnya semakin banyak yang dikeluarkan maka hendaknya dapat berimbang dengan yang diterima baik di dunia usaha, industri dan dunia kerja.
"Setidak-tidaknya secara kualitas kita kerjar dan kuantitas semakin banyak untuk dunia kerja yang direkrut sehingga mengurangi tingkat pengangguran," tukasnya. 
- Antrian Solar Mengular, Belum Ada Solusi Untuk Dunia Usaha dan Warga?
- Buruh Usulkan UMP 2024 Naik 15 Persen, DPRD Sumsel: Itu Hal yang Wajar
- Kemenkumham Sumsel Teken MoU dengan Kadin, Fasilitas Badan Hukum bagi UMKM
