Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa kepala negara bisa ikut berpolitik dan memihak salah satu pasangan calon.
- Airlangga Bantah Ahok yang Sebut Jokowi Tak Bisa Kerja
- Pembagian Bansos Disentil Ahok, Ketum Golkar Airlangga: Sudah Ada Sejak Awal Pemerintahan
- Airlangga Pastikan Dana LPDP Tidak akan Disetop
Baca Juga
Airlangga menilai, menilai, seorang Menteri hingga Presiden pastinya memiliki hak konstitusi seperti warga yang lain, sehingga hal itu bukanlah masalah.
"Sudah dijelaskan di berbagai tempat, maka hak konstitusional itu dimiliki setiap warga negara bahkan oleh Presiden," kata Airlangga saat menghadiri pasar murah yang digelar Golkar Sumsel di Kebon Gede Venue Palembang, Jumat (26/1).
Airlangga sendiri mengungkapkan, jika hal itu bukan hal baru dan semua Presiden dari Presiden pertama Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono rata-rata berpolitik.
"Oleh karena itu, presiden berparpol bukan hal baru, Presiden Soekarno PNI, Presiden Soeharto Golkar, Presiden Habibie Golkar, Presiden Megawati PDIP, Gus Dur PKB, Presiden SBY Partai Demokrat.Jadi itu sesuatu yang lumrah dan merupakan sebuah hak warga negara termasuk presiden, " kata Menko Perekonomian ini.
- Sudah Ada Wantimpres, Untuk Apa Klub Presiden?
- Pilih Jakarta, Jokowi Shalat Id di Istiqlal dan Open House di Istana
- Jelang Kedatangan Jokowi, Spanduk “Tumbangkan Rezim” Terpasang di Gedung DPRD Sumsel
