Jalan Rusak di Palembang Banyak Makan Korban, Aktivis Desak Pemerintah Bertanggung Jawab

Pengendara motor mengalami kecelakaan akibat menghindari jalan rusak/ist
Pengendara motor mengalami kecelakaan akibat menghindari jalan rusak/ist

Bukan rahasia lagi, jalanan di Palembang mulai rusak, apalagi diwaktu musim hujan  datang. Tampaknya warga kota ini masih akrab dengan masalah klasik yang hingga kini tak kunjung selesai.


Pastinya kerusakan jalan ini akan membahayakan para pengguna baik roda dua maupun roda empat bahkan kendaraan besar. 

Sudah banyak korban yang mengalami kecelakaan akibat jalan yang berlubang di kota Palembang. Belum lama ini, Senin (22/4) seorang pengendara wanita harus meregang nyawa akibat lakalantas di jalan AKBP Cek Agus. 

Penyebab lakalantas tersebut karena pengendara yang diketahui Siti Aisyah itu terjatuh akibat menghindari lubang dan menyebabkan dilindas mobil  truk hingga meninggal di lokasi. 

Peristiwa yang sama juga terjadi tadi malam, Sabtu (27/4). Seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Kapten A Rivai, depan Bank Mandiri karena motor yang dikendarai masuk masuk ke dalam lubang yang mengangah. 

Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kejadian itu menurut informasi sudah terjadi empat kali ditempat yang sama. Hal itu terungkap dari video kiriman warga yang di unggah di akun @palembang.berejo. "tolong pak sudah beneri jalan sudah empat kali kecelakaan disni," kata salah satu warga dalam video tersebut. 

Kondisi jalan rusak di Palembang juga mendapat perhatian aktivis dari Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI) Feri Kurniawan, di menilai pemerintah harus bertanggung jawab dengan kondisi jalan rusak yang ada di Palembang saat ini.

"Pemerintah harus bertanggung jawab, karena akibat jalan rusak banyak jatuh korban oleh lakalantas, " katanya. 

Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah selaku pengambil kebijakan selalu lamban dalam mengatasi permasalahan jalanan rusak. Padahal kerusakan jalan bukanlah masalah baru, karena sudah terjadi bertahun-tahun. 

"Jalan rusak ini masalah klasik, bukan baru ini saja tapi pemerintah ini sangat lamban responsif. Memang jalanan itu ada wewenang masing-masinh baik pemerintah kota, provinsi ataupun balai besar jalan. Tapi harus segera diperbaiki dan diberi tanda apabila ada jalan rusak," jelasnya. 

Dia mengatakan, sangat wajar jika masyarakat Palembang tidak puas dengan pelayanan pemerintah ataupun penyedia jalan. Pasalnya hingga kini, problem jalan rusak selalu menjadi masalah tahunan yang kini belum terselesaikan.

"Pemerintah atau penyedia jalan bisa dituntut jika ada korban karena jalan rusak. Karena masyarakat ini bayar pajak, dan wajar jika mereka menginginkan jalan yang bagus. Jangan sampai ada korban yang banyak mati baru mau tergerak beresin masalah jalan. Permasalahan ini bukan baru tapi belum ada langka kongkrit untuk mengatasinya," pungkasnya.