Jalan Longsor di Desa Siku, Anggota DPRD Muara Enim Sesalkan Pemerintah Lamban Respon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim dari Fraksi PDI Perjuangan Yupi mengecek kondisi akses jalan Desa Siku yang longsor/ist
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim dari Fraksi PDI Perjuangan Yupi mengecek kondisi akses jalan Desa Siku yang longsor/ist

Diduga akibat abrasi terpaan arus sungai Lematang, jalan cor beton di Desa Siku, Kecamatan Empat Petulai Dangku Longsor, hal ini disesalkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.


Kejadian tersebut ditanggapi serius oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim dari Fraksi PDI Perjuangan, Yupi yang sudah mewanti-wanti kepada eksekutif agar jalan di Desa Siku yang amblas beberapa waktu lalu, agar dibuatkan pemecah arus. Hal tersebut guna mencegah abrasi di jalan Desa Siku yang berdampingan dengan Sungai Lematang. 

"Sejak setahun lalu sebenarnya sudah saya sampaikan secara pribadi kepada Pj Bupati Muara Enim baik itu dengan H Nasrun Umar maupun dengan Kurniawan, termasuk melalui Pj Sekda yang saat itu Emran dan Riswandar. Bahwa di Sungai Lematang itu khususnya jalan di Desa Siku perlu dilakukan atau dibuat pemecah arus," ujar Yupi, Kamis (13/4).

Lanjut politisi PDI Perjuangan ini, hal tersebut agar tidak terjadi abrasi di jalan Desa siku tersebut seperti yang terjadi saat ini. Meskipun sudah diperbaiki tapi nyatanya sudah terjadi abrasi atau longsor. 

"Karena waktu itu ketika disampaikan masih ada sisa badan jalan. Sekarang jalannya separuh sudah terjadi longsor. Nah yang sisa separuhnya lagi tidak ada tanah lagi, mungkin tinggal semeter," terangnya. 

Menurutnya, apa yang dikhawatirkan sudah terjadi sehingga sekarang bagaimana agar kondisinya bisa kembali normal. "Karena kalau jalan alternatif itu jauh ke Payuputat Kota Prabumulih. Tapi kalau untuk akses Desa Siku sendiri itu jalan satu- satunya," bebernya. 

Saat ini, lanjutnya, memang jalan tersebut sudah diperbaiki dan tentunya diharapkan bisa kembali normal dan bagus sebagaimana mestinya. 

"Kalau kami dewan ini tidak punya anggaran. Tentu pemerintah daerah yang harusnya bisa memperbaikinya dengan baik," tukasnya.