Di balik kekayaan alamnya yang melimpah, masyarakat Muara Enim justru masih terjerumus dalam lingkaran kemiskinan dan kerusakan lingkungan akibat carut marut tata kelola pertambangan.
- Bekas Pemimpin Muara Enim Diprediksi Sulit Bertarung di Pilkada, Pengamat: Butuh Sosok Baru yang Punya Integritas
- Waspada Oknum Diduga Mafia Tanah Beraksi di Muara Enim, Begini Modusnya
- Warga Mulai Ngeluh Lambannya Bantuan Terhadap Korban Banjir di Muara Enim
Baca Juga
Permasalahan itu timbul lantaran banyak tangan oligarki rakus yang diduga bermain dengan penguasa untuk kepentingan golongan mereka.
Oleh sebab itu, masyarakat Muara Enim menginginkan agar pemimpin baru yang terpilih dalam Pemilu 2024 mendatang dapat menyelesaikan permasalahan tata kelola pertambangan di wilayah mereka. Sehingga, Muara Enim dapat keluar dari keterpurukan, kemiskinan dan kebodohan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD LSM Gerakan Rakyat Peduli Keadilan (GRPK) RI, Nasihin, Sabtu (4/5).
Nasihin mengungkapkan keresahannya terhadap carut marut tata kelola pertambangan di Muara Enim. Menurutnya, banyak perusahaan tambang yang tidak patuh terhadap aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan serta merugikan masyarakat yang berkepanjangan.
Dampak dari kerusakan lingkungan itu mulai dari banjir, kenaikan suhu yang berimbas terhadap hasil panen masyarakat.
"Ada aturan yang dilanggar hingga dampaknya merusak lingkungan. Kondisi ini sudah terjadi terus menerus dan membuat masyarakat terancam kepunahan," katanya.
Dia mengatakan, hasil dari sektor pertambangan seharusnya dapat menyejahterakan masyarakat Muara Enim. Namun faktanya, kekayaan dari sektor pertambangan hanya dirasakan segelintir orang dan oknum penguasa yang berakhir dalam jeratan hukum.
Buktinya, angka kemiskinan di Muara Enim berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencapai dua digit, yakni 10,93 persen. "Masih banyak warga Muara Enim yang miskin. Padahal, kekayaan alam kita cukup melimpah. Terutama batu bara, minyak dan gas. Sungguh ironi," ucapnya
Belum lagi korban jiwa yang terus berjatuhan akibat kecelakaan kerja di areal tambang maupun kecelakaan lalu lintas akibat masih melintasnya truk batu bara di jalan umum.
Nasihin juga menyinggung persoalan tambang rakyat yang terus menjadi polemik hingga saat ini. Ketidakhadiran pemerintah daerah untuk menata sektor pertambangan tersebut tentunya akan membuat warga Muara Enim bisa semakin terpuruk.
"Enam kali ganti pemimpin selama lima tahun tak satu pun yang concern terhadap permasalahan ini. Untuk itulah, kedepannya kita berharap ada pemimpin yang memiliki konsep ataupun visi untuk menata sektor pertambangan ini," bebernya.
Senada anggota Komunitas Daun Kopi, M Deo Putra mengeluhkan dampak negatif dari pertambangan di wilayahnya. Ia mengatakan debu dan asap dari aktivitas pertambangan telah mencemari udara dan menyebabkan berbagai penyakit pernapasan menahun bagi masyarakat Muara Enim.
"Air sungai tercemar sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk minum dan mandi maupun mengairi sawah dan kebun. Kami merindukan Muara Enim yang sejuk, hijau, air bening mengalir. Sehingga kami sangat berharap dapat pemimpin muda, energik, cerdas, cepat serta merakyat dan dapat menyelesaikan carut marut masalah ini," ucapnya.
Dirinya menuturkan, sudah saatnya mereka yang bermasalah atau memiliki masalah untuk tahu diri dan mundur serta memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mendapatkan pemimpin yang ideal.
Lihatlah kondisi pendidikan dan nasib anak-anak Muara Enim hari ini, beberapa sekolah di kepung tambang, persoalan jalur khusus Batu Bara belum juga terealisasi, Muara Enim butuh pemimpin yang bisa menata kota kecil ini menuju mimpinya yang damai.
"Rakyat yang sejahtera selama ini selalu jadi janji manis penguasa, Lihatlah bagaimana jalan lintas Muara Enim menuju simpang Muara Meo, sudah berapa kali anak sekolah, karyawan, masyarakat meregang nyawa akibat carut marutnya kawasan tersebut, belum lagi debu yang perih mengganggu aktivitas pengguna jalan raya serta jalan berlubang," pungkasnya.
Warga Kecamatan Muara Enim, Suryadi menunggu pemimpin yang tegas dan bertanggungjawab terhadap janjinya, visi misi yang disepakati haruslah jadi bukti.
"Kita lihat, arena pertambangan yang semakin merajalela, bahkan tidak jauh dari pemukiman penduduk," ujarnya.
Hebatnya lagi, perusahaan transportir dibiarkan melintas di tengah kota bahkan di depan kantor Bupati Muara Enim, padahal itulah wajah kota ini.
Miris ketika beberapa perusahaan melanggar Perda Tata Ruang, menggarap aset pemerintah daerah dan lupa mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan.
"Kita butuh pemimpin yang bisa menjaga keseimbangan itu, antara pertambangan, kehidupan masyarakat, pendidikan dan sumberdaya alam lainnya," kata Suryadi. 
- Bekas Pemimpin Muara Enim Diprediksi Sulit Bertarung di Pilkada, Pengamat: Butuh Sosok Baru yang Punya Integritas
- Waspada Oknum Diduga Mafia Tanah Beraksi di Muara Enim, Begini Modusnya
- Warga Mulai Ngeluh Lambannya Bantuan Terhadap Korban Banjir di Muara Enim
