Komisi IV DPRD Sumatera Selatan segera memanggil manajemen PT Pusri. DPRD akan mengklarifikasi keluhan petani di Kabupaten Banyuasin yang mengeluhkan melambungnya harga pupuk nonsubsidi.
- Kemenag Disarankan Bikin Sertifikat Haram
- Utang Pemprov Membengkak Rp 1,44 Triliun, Dewan Minta Kejelasan Gubernur Sumsel
- Prabowo: Strategi Devide et Impera Perlemah Solidaritas Muslim Dunia
Baca Juga
Keluhan petani di Banyuasin itu disampaikan saat reses anggota DPRD Sumsel Dapil X Kabupaten Banyuasin. Jika sebelumnya harga pupuk non subsidi dijual Rp260 ribu per sak, namun belakangan menjadi Rp500 ribu per sak.
“Selama ini pupuk yang mereka beli per karung lebih kurang Rp260 ribu, sekarang sudah Rp500 ribu per karung. Jadi bukan naik harga lagi, bahasa mereka berganti harga. Ini kemarin kami tampung dalam reses yang merupakan bagian aspirasi masyarakat,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan, MF Ridho, Minggu (12/12).
Menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini, Ridho mengatakan akan meminta penjelasan dari Pusri selaku produsen pupuk di Sumsel.
“Kami akan mengatur waktu untuk berkoordinasi. Kebetulan masalah pupuk ini pabriknya (PT Pusri) ada di Sumsel. Tentunya kita akan hearing, apakah memang seperti itu kebijakannya sehingga berganti harga itu sudah menjadi kebijakan. Saya kira ini belum tentu, apakah kebijakan dari pabrik atau kebijakan dari pasar. Mengingat kalau naik harga mungkin dimaklumi, tapi tentu naik harga itu hanya beberapa persen, kalau ini sudah bukan naik harga tapi meminjam istilah masyarakat berganti harga,” kata politisi Partai Demokrat itu.
- Diserang Cuaca Buruk, Hasil Panen Petani Padi di Banyuasin Turun
- [Laporan Khusus] Pupuk Sriwidjaja: Sejarah, Capaian dan Bom Waktu yang Siap Meledak Kapan Saja
- Lukai Hati Pegiat Anti Korupsi, K-MAKI Pertanyakan SP3 Dugaan Korupsi Ekspor Pupuk PT Pusri
