Ketua Komisi I DRPD Sumsel Antoni Yuzar meminta penanganan kasus ledakan gudang penampungan BBM ilegal yang saat ini ditangani pihak kepolisian dilakukan dengan tuntas.
- Komentari Pemeriksaan Edward Chandra Soal Pidana Lingkungan RMK Energy (RMKE), Giri Kiemas: Tegas dan Jangan Pandang Bulu!
- Dua Dus Sabun Cuci Piring Antar Johan ke Penjara
- Pelaku Penembakan di Kalidoni Diringkus di Deli Serdang
Baca Juga
"Disaat masyarakat harus berpanas-panas ikut antrean panjang untuk mendapatkan BBM, ada oknum yang justru ikut bermain," katanya ketika ditemui di DPRD Sumsel, Senin (26/9).
Adanya keterlibatan oknum anggota polisi yang berperan sebagai pemilihan lahan atau lokasi penimbunan, menurut Antoni Yuzar sangat memprihatinkan.
"Kalau memang terjadi penimbunan BBM, maka penegak hukum harus segera ditindak lanjuti masalah ini," kata politisi PKB ini.
Dia juga meminta, agar penanganan kasus ini dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah. "Dari penjelasan Polda Sumsel, rumah itu memang milik anggota polisi. Namun telah disewakan kepda RB, untuk membuka usaha, dan aparat itu mengaku tidak tahu apa bisnis yang digeluti RB," katanya.
Karena kasus ini telah ditangani oleh polisi, maka sekarang kewenangan penuh ada di polisi, untuk menyelesaikannya. Namun, agar kasus tersebut tidak hilang begitu saja, dia mengajak masyarakat turut melakukan pengawasan hingga kasus tersebut tuntas.
"Kita berfikiran positif saja. Biar polisi yang mengungkapkannya, apakah rumah itu benar benar disewakan, atau tidak,. Atau ada kerjasama diantara keduanya," tandas dia. 
- Wawako Palembang Prima Salam Ingatkan ASN Beri Pelayanan Terbaik ke Masyarakat
- Sekda Palembang: Kepala Sekolah Harus Jadi Motor Penggerak Kurikulum Merdeka
- Dewi Sastrani Hadiri Pengajian Ibu-Ibu Palembang, Ajak Bentuk Generasi Muda Berakhlak
