Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mengalami kenaikan signifikan hingga tiga kali lipat disorot Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Fahira Idris.
- Tokoh Aceh Persoalkan Temuan Migas yang Dikelola Pemerintah Pusat
- Hasil Pleno KPU Sumsel, Ratu Tenny Leriva Pimpin Perolehan Suara DPD RI
- Rekapitulasi Kota Palembang Selesai, Berikut Perolehan Suara Pilpres dan DPD RI
Baca Juga
Menurutnya, persoalan UKT ini akan menjadi preseden yang melemahkan tujuan mulia penyelenggaraan pendidikan tinggi.
"Paradigma pendidikan tinggi kita yang sudah mulai mengarah kepada industrialisasi perlu ditata kembali," kata Fahira lewat keterangan resminya, Minggu (26/5).
Senator Jakarta itu menegaskan, sudah saatnya Indonesia mengadopsi paradigma pendidikan tinggi yang menempatkan aksesibilitas dan inklusivitas sebagai prioritas utama.
Menurut dia, kampus terutama PTN harus menjamin akses yang adil bagi semua warga negara. Utamanya mereka yang berasal dari keluarga miskin dan yang penghasilan orang tuanya pas-pasan.
"PTN harus bisa menjadi andalan kelompok miskin untuk mendapat pendidikan agar kehidupan mereka di masa depan bisa lebih baik," pungkasnya.
Diketahui, kenaikan UKT tidak hanya menyasar mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Namun, Perguruan Tinggi Badan Layanan Usaha (PTN BLU) juga mengalami hal yang sama. 
- UU KIA: Ibu Melahirkan Cuti 6 Bulan dan Berhak atas Upah
- Tokoh Aceh Persoalkan Temuan Migas yang Dikelola Pemerintah Pusat
- Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum
