Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Selatan (Sumsel), Kurniawan, memberikan penilaian positif terkait perkembangan tahapan pemilu di wilayah tersebut.
- Hasil Putusan Bawaslu, KPU Palembang dan PPK Sukarami Terbukti Melanggar Administrasi Pemilu
- Caleg Demokrat Laporkan Oknum PPK Alang-Alang Lebar ke Bawaslu Sumsel
- Dalami Laporan Dugaan Kecurangan TPS 2 Tanjung Sakti PUMU, Bawaslu Lahat Panggil PPK dan Caleg PKB
Baca Juga
Menurutnya, saat ini situasi pemilu di Sumsel masih dapat dianggap kondusif. Meskipun begitu, pihaknya mengingatkan bahwa perhatian khusus perlu diberikan pada Pilkada yang dijadwalkan akan berlangsung pada tahun 2024.
"Di Sumsel ini kalau pemilu itu relatif kondusif yang rawan ini di Pilkada tapi itu akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti," kata Kurniawan, Minggu (17/9).
Bawaslu Sumsel tengah aktif menginventarisir dan menganalisis berbagai permasalahan yang muncul di wilayah ini, dengan merujuk pada pengalaman pemilu sebelumnya, seperti pemilu tahun 2019, Pilkada tahun 2018, dan Pilkada tahun 2020.
Upaya ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan media, guna mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki potensi konflik atau masalah terkait pemilu.
"Hal itu kita himpun informasi-informasi itu termasuk informasi dari media, jadi kia himpun daerah mana saja yang berpotensi ada konflik atau ada masalah itu yang sedang kita lakukan," katanya.
Dalam konteks Pilkada 2024, Bawaslu Sumsel mencatat bahwa ada dua kabupaten yang dianggap memiliki potensi konflik antara pendukung calon pemimpin.
Kabupaten tersebut adalah Musirawas Utara (Muratara) dan Empat Lawang. Dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya, seperti Pilkada Empat Lawang tahun 2018, telah terjadi insiden konflik antar pendukung calon.
"Memang dua kabupaten (Muratara dan Empat Lawang) itu, yang kita anggap sedikit riskan. Kalau berkaca pada pilkada sebelumnya," jelasnya
Meskipun insiden konflik antar pendukung lebih banyak terjadi dalam Pilkada, tingkat konflik dalam pemilihan legislatif (Pileg) tidak sebesar pada Pilkada, karena Pileg tidak bersentuhan langsung dengan pemilihan kepala daerah.
Kurniawan menggarisbawahi bahwa konflik dalam Pilkada seringkali disebabkan oleh dugaan ketidaknetralan. Oleh karena itu, ia mendorong penyelenggara pemilihan untuk menjalankan proses sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan, dengan harapan dapat meminimalkan risiko konflik.
Untuk memastikan kelancaran pemilu dan Pilkada di Sumsel, Bawaslu terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Mereka berupaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko konflik serta memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berjalan dengan aman dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat. 
- Empat Lawang Kembali Gelar Even Serapungan, Sediakan Doorprize Satu Unit Sepeda Motor
- Pemilih Pilkada Capai 207.110.768
- Penerima PKH di Empat Lawang Menurun, Ini Penyebabnya
