Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel mengendus dugaan adanya permainan ketersediaan Bahan Bakar Umum (BBM) jenis solar di Kota Palembang.
- KLHK dan Sinar Mas Bangun Pusat Persemaian Bibit di Sumsel
- bank bjb Hadir di Acara FinExpo 2022, Dukung Inklusi Keuangan
- Mendag Lepas Ekspor 3.800 Metrik Ton Baja ke Selandia Baru
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki mengatakan sejak beberapa hari terakhir terlihat antrian panjang hampir di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Palembang lantaran terbatasnya ketersediaan solar. Akibatnya, antrian tersebut menggangu lalulintas hingga menyebabkan kemacetan.
"Seharusnya pemerintah memanggil pihak Pertamina terkait penjualan BBM ini," katanya, Selasa (7/9).
Dia mengendus adanya dugaan permainan ketersediaan Solar. Mengingat, BBM jenis Solar merupakan barang subsidi. Karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap distribusi solar di SPBU. Saat ini, ketersediaan solar di SPBU sangat cepat habis. Bahkan, 20 ribu liter dapat habis dalam beberapa jam.
"Tidak mungkin secepat itu. Jadi kami minta pemerintah untuk melakukan pengawasan distribusi solar," ujarnya.
Menurutnya, BBM subsidi seperti solar ini rentan terjadinya permainan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi, solar ini sangat mudah untuk dialihkan oleh pihak tertentu. "Banyak nunggu barang (solar) ini," tutupnya.
Sebelumnya, entah apa yang menjadi penyebabnya, tiba-tiba stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Palembang menipis bahkan ada yang kosong. Akibatnya terjadi antrean panjang kendaraan yang didominasi mobil dan truk angkutan barang. Seperti yang terlihat di SPBU kawasan Jl Soekarno Hatta, Senin (6/9).
Pantauan Kantor Berita RMOLSumsel, antrean terjadi sepanjang sekitar satu kilometer. Bahkan, beberapa sopir lain rela mengantre dan menunggu hingga berjam-jam untuk mendapatkan BBM Solar ini. 
- Pansus DPRD Sumsel Desak Pemprov Validasi Data Perkebunan Sawit
- DPRD Sumsel Desak Gubernur Kaji Ulang Kegiatan di Buffalo Center Rambutan
- Ribuan Buruh Sumsel Kepung DPRD, Tuntut Penetapan UMSP dan Evaluasi Pengawas Tenaga Kerja
