Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk bergerak cepat dan tidak menganggap sepele menyikapi kelangkaan BBM di beberapa daerah. Hal itu perlu dilakukan sebelum kelangkaan BBM merambat ke wilayah lain dan menjadi krisis seperti terjadi di beberapa negara.
"Pemerintah dalam hal ini BPH Migas harus meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggungjawab. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik," tegas dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/10).
BPH Migas, kata dia, harus menjelaskan ke publik terkait jumlah cadangan BBM termasuk kuota BBM yang tersisa di bulan Oktober ini. Sehingga masyarakat tenang atas cadangan BBM nasional cukup.
Politisi PKS ini menilai, kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini bisa dipahami. Sebab beberapa negara seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang krisis energi. Masyarakat khawatir Indonesia mengalami kejadian yang sama.
Oleh karena itu BPH Migas perlu menjelaskan kepada masyarakat status cadangan BBM nasional teraktual.
"Dua jenis BBM yang langka itu adalah premium dan solar. Padahal BBM jenis ini sangat dibutuhkan masyarakat. Karenanya persediaannya harus selalu aman. Jangan sampai karena mau mengejar untung, distribusi BBM jenis ini ditahan-tahan oleh Pertamina," kata Mulyanto.
Dilaporkan bahwa sepekan ini banyak daerah mulai terjadi kelangkaan BBM Premium dan solar. Kelangkaan bukan hanya terjadi di Jawa dan Bali, bahkan sampai Sumatera dan pulau-pulau besar lainnya.
"Padahal jelas-jelas tidak ada kebijakan Pemerintah untuk menghapus BBM jenis premium di tahun 2021" ujar Mulyanto.
Mulyanto mendesak BPH Migas segera melakukan investigasi terkait kelangkaan ini. Apalagi beberapa waktu lalu di Semarang ditemukan gudang penimbunan BBM bersubsidi yang akan diselundupkan.
Selain itu BPH Migas perlu mempercepat penggunaan nozel digital di setiap SPBU. Harusnya dengan nozel digital ini peluang penyimpangan di titik SPBU dapat tertutup sama sekali. Peluang penyimpangan yang masih terbuka adalah rentang antara titik penyerahan DO sampai titik SPBU. Alias terjadinya “kencing” solar di tengah jalan.
"Karena ini adalah rentang wilayah yang tidak terawasi," pungkasnya. 
- BPH Migas Pastikan Ketersediaan BBM Jelang Pemilu, Ramadhan dan Idulfitri
- Merajut Asa Usai Skandal Dana Hibah, Ingkar Mufakat di Awal Menjabat [Bagian Keempat]
- KONI Sumsel Dihantam Badai Mosi Tidak Percaya, Cabor Minta Pemilihan Ulang, Terancam Dualisme Kepengurusan?
