Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Muara Enim melakukan aksi damai di depan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muara Enim.
Mereka mengenakan atribut Satpol PP dan membawa spanduk untuk menyampaikan kekecewaan dan tuntutan mereka kepada pemerintah. Aksi ini dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Muara Enim (FK-BPPPN) yang menuntut agar pemerintah segera mengangkat mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selama tiga tahun terakhir, BKPSDM Muara Enim telah melakukan pemetaan terhadap tenaga honorer/Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Satpol PP di kabupaten Muara Enim. Namun, hingga saat ini, belum ada formasi yang dibuka oleh BKPSDM Muara Enim untuk Satpol PP, baik itu PPPK maupun CPNS.
Massa aksi menyampaikan tuntutan mereka kepada BKPSDM Muara Enim untuk segera membuka formasi PPPK dan CPNS untuk Satpol PP. Mereka berharap agar pada tahun 2024, formasi tersebut dapat tersedia.
Kasatpol PP Muara Enim, AM Musaddeq, mengatakan bahwa aksi ini merupakan upaya untuk menuntut penyetaraan PPPK/PNS untuk anggota Satpol PP. Mereka ingin ada formasi yang dibuka untuk Satpol PP, baik PPPK maupun CPNS.
Massa aksi, kata dia, menuntut biar bagaimanapun caranya harus ada formasi atau pengangkatan PPPK dan CPNS sejauh ini Satpol PP tidak mendapatkan informasi terkait itu, sama sekali.
"Inilah yang bisa diperjuangkan dan sebagai perjuangan bersama, pada 2024 harapannya ada formasi untuk Satpol PP baik PPPK atau CPNS," ujar Musaddeq.
Selama ini, Satpol PP tidak memiliki formasi sama sekali, dan aksi ini adalah upaya bersama untuk menekan agar formasi tersebut dibuka. Pihak BKPSDM telah berkomitmen untuk menyediakan formasi untuk Satpol PP.
Plt. Asisten III bidang, Rinaldo, menjelaskan bahwa aksi ini adalah hal yang wajar mengingat banyak anggota Satpol PP yang telah bekerja puluhan tahun sebagai TKS honorer. Namun, aturan saat ini tidak memungkinkan pengangkatan sebagai PPPK, dan PNS hanya satu orang yang lulus pada tahun 2021.
Usulan pengangkatan PPPK telah diajukan, tetapi belum terealisasi. Mereka akan terus berusaha bersama dengan BKPSDM Muara Enim dan pihak berwenang untuk mengubah aturan ini.
"Untuk pengusulan PPPK, formasinya tidak pernah tembus, untuk itulah hari ini sepakat akan diusulkan bersama Kasatpol PP dan ini nasional, undang-undang ini tidak mudah untuk dirubah harus ada Perpu, kita sejauh ini hanya sebatas mengusulkan," katanya.
Aksi ini mencerminkan aspirasi anggota Satpol PP Muara Enim yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan peningkatan status sebagai PNS atau PPPK.
"Kita sama-sama berusaha, untuk kenaikan gaji sendiri harus kita rapatkan dulu, karena fungsinya Penegakan Perda, nanti akan dibahas dahulu namun mudah-mudahan, tidak hanya untuk kesejahteraan mereka saja tapi juga KKWT yang lainnya, harus juga dinaikkan ini akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu," katanya. 
- Masyarakat Dorong Sosok Pemimpin yang Bisa Menjawab Carut Marut Tata Kelola Pertambangan Muara Enim
- Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni Hadiri Peringatan Hari Kartini 2024 di Kabupaten Muara Enim
- Nyamar Jadi Kernet, Polisi Ringkus Pelaku Pungli Sopir Truk di Muara Enim
