Kebijakan pemerintah melarang pedagang pengecer menjual LPG 3 kilogram (Kg) dikritisi Komisi XII DPR RI.
- Menko Perekonomian Airlangga Terima Kunjungan Duta Besar Uni Eropa
- Kapolri Minta Anak Buah Bersiap Hadapi Praperadilan Firli di PN Jaksel
- Blak-blakan Politisi Ini Sebut Nama Perongrong Pemerintah
Baca Juga
Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan menuturkan kebijakan ini telah mengakibatkan kelangkaan gas melon tersebut di pasaran lantaran terjadi panic buying di tengah masyarakat.
“Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilogram, saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina menunda sementara untuk pemberian izin kepada pengecer itu,” kata Zulfikar Hamonangan dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Senin, 3 Februari 2025.
Legislator dari fraksi Demokrat ini mengatakan pemerintah sebaiknya menunda kebijakan pelarangan penjualan bagi pengecer sebelum ada ketentuan yang baru. Pasalnya, kebijakan ini telah membuat masyarakat gaduh.
“Sekarang ini hilangkan dulu Pak Menteri. Karena ini gaduh, sekarang di bawah gaduh. Jadi pengecer dibiarkan dulu untuk memberikan suplay kepada masyarakat saat ini karena situasinya rawan di masyarakat,” tutupnya.
- RUU Minerba Siap Dibawa ke Paripurna, Ini 9 Pasal yang Disepakati
- Belum Ada Deal DPR dan Pemerintah soal Izin Tambang Perguruan Tinggi
- Dua Pejabat ESDM Dicopot di Tengah Isu LPG 3 Kg dan Kasus Dugaan Korupsi Migas