Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sangat memahami kondisi psikologis masyarakat terhadap langka dan mahalnya minyak goreng saat ini.
- Pengumuman Penting untuk PPPK tentang Perpanjangan Kontrak
- H-7 Lebaran, 11.289 Kendaraan Tercatat Melintas di Tol Kayuagung-Palembang
- DLHP Sumsel Akui Kesulitan Kontrol 'Beban' Sungai Musi
Baca Juga
"Saya berasal dari keluarga petani miskin, jadi saya sangat merasakan kepedihan dan kesulitan rakyat," kata Firli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa sore (8/3).
Sebelumnya, saat menjadi pembicara dalam peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) dan penandatanganan MoU Sistem Informasi Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas secara virtual, Firli telah menangkap keluhan masyarakat atas persoalan ini, ia mengakui telah menemui sejumlah menteri pengawal pangan dan berencana menemui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Upaya mengatasi kelangkaan ini, dikatakan Firli dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola niaga komoditas bahan pokok. Sebab, ungkapnya, belum banyak upaya pencegahan korupsi pada sektor tersebut sehingga bisa sangat dimungkinkan kelangkaan disebabkan adanya tindak pidana korupsi.
"Saya mendengar suara dan keluhan masyarakat. Begitu sulitnya minyak goreng. Padahal kita penghasil sawit terbesar," tanya Firli.
Firli berpendapat ada kekeliruan dalam regulasi export Crude palm oil (CPO) dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Menurut komandan pemberantasan korupsi ini, para pengusaha sawit harus diwajibkan untuk menjual CPO guna memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.
"Misal untuk minyak goreng kita membutuhkan 10 juta ton, untuk itu dibutuhkan CPO 40 juta. Produk CPO nasional 100 juta maka export hanya diijinkan 60 juta ton. Sehingga kebutuhan dan ketersediaan dalam negeri tidak terganggu," saran Firli.
Firli menegaskan bahwa KPK ingin berperan dalam menjamin ketersediaan dan ketercukupan kebutuhan masyarakat dengan melakukan koordinasi matang terkait dengan pengaturan ulang tata kelola niaga sembako dan holtikultura.
"Tidak boleh ada kelangkaan beras, cabe, bawang, kedelai, minyak goreng. Kita harus segera bahas dan atur regulasinya. Stock nasional untuk kebutuhan masyarakat tidak boleh terganggu, disinilah bentuk wujud kecintaan kepada tanah air dan bela negara," demikian Firli. 
- Usai Tahun Baru, Sampah di Palembang Tembus 900 Ton
- Iluni UI Sumsel Gelar Diskusi "Subsidi Tepat", Apakah Sudah Tepat?
- Peringatan BMKG: Palembang Bakal Diguyur Hujan Deras Nanti Malam
