Bantuan sosial yang kembali dianggarkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak efektif menahan lonjakan angka kemiskinan.
- Menko PMK Bagikan Bansos di OKU Timur
- Anggota DPR RI Ini Kritik Pedas Pemerintah: Harga Beras Naik Karena Bansos Ugal-ugalan
- Ganjar Kritik Pemerintah Soal Beras Mahal: Bukan Bansos, Tapi Operasi Pasar
Baca Juga
Begitu pendapat Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/9).
"Bansos yang hanya melindungi orang miskin dalam waktu 4 bulan, tidak akan cukup dalam mengompensasi efek kenaikan harga BBM," ujar Bhima.
Sebagai contoh, ekonom jebolan Universitas Indonesia ini menyebutkan, kelompok masyarakat kelas menengah yang rentan ekonominya akan semakin berdampak, mengingat sebelum kenaikan harga Pertalite masih sanggup membeli di harga 7.650 per liter.
"Sekarang harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter, mereka turun kelas jadi orang miskin," tuturnya.
Menurut Bhima, data orang rentan miskin ini sangat mungkin tidak ter-cover ekonominya oleh bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang dibuat pemerintah.
"Karena adanya penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik. Pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat," demikian Bhima. 
- Sidak Dua SPBU, Polrestabes Palembang Pastikan Kandungan BBM Aman
- Terlibat Penyelewengan BBM Bersubsidi, Operator dan Manajer SPBU di Muara Enim Ditangkap Subdit Tipidter Polda Sumsel
- Menko PMK Bagikan Bansos di OKU Timur
