Bantuan sosial yang kembali dianggarkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tak efektif menahan lonjakan angka kemiskinan.
- Diduga Terlibat Korupsi Bansos, PP Himmah Laporkan Kader PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus ke KPK
- Ratusan Ribu Warga Kurang Mampu di Sumsel Terima Penyaluran Bansos Senilai Rp236,68 Miliar
- Harga BBM Naik, DPR Desak Pemerintah Mutakhirkan Data Penerima BLT
Baca Juga
Begitu pendapat Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/9).
"Bansos yang hanya melindungi orang miskin dalam waktu 4 bulan, tidak akan cukup dalam mengompensasi efek kenaikan harga BBM," ujar Bhima.
Sebagai contoh, ekonom jebolan Universitas Indonesia ini menyebutkan, kelompok masyarakat kelas menengah yang rentan ekonominya akan semakin berdampak, mengingat sebelum kenaikan harga Pertalite masih sanggup membeli di harga 7.650 per liter.
"Sekarang harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter, mereka turun kelas jadi orang miskin," tuturnya.
Menurut Bhima, data orang rentan miskin ini sangat mungkin tidak ter-cover ekonominya oleh bantuan langsung tunai (BLT) BBM yang dibuat pemerintah.
"Karena adanya penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik. Pemerintah perlu mempersiapkan efek berantai naiknya jumlah orang miskin baru dalam waktu dekat," demikian Bhima. 
- Demokrat Tuding Kenaikan BBM Biang Kerok Kemiskinan
- Motor Suzuki Thunder Hangus Terbakar di SPBU Lubuklinggau Usai Isi Pertalite
- Hari Ini Pukul 14:00 WIB, Harga Pertamax Turun Jadi Rp12.800
