Memperingati Hari Anak Nasional (HAN) tahun ini. DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan sejumlah catatannnya terkait permasalahan anak di Sumsel.
"Salah satunya diakibatkan belum sinkronnya pengalokasian anggaran antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan Dinas Sosial (Dinsos). Sehingga penanganan kasus anak juga tidak optimal di Sumsel," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs H Syaiful Padli, (23/7).
Menurut Syaiful, beberapa faktor yang mengakibatkan anak-anak di eksploitasi dengan menjadi pekerja dan anak jalanan, salah satunya karena faktor lingkungan.
Dimana, rata-rata anak-anak jalanan yang sebelumnya sempat ditertibkan oleh petugas mereka dengan sendiri akan kembali ke jalanan karena terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang juga berprofesi sama.
"Ada kecendrungan mereka ini saling mengajak. Melihat kawannya yang mendapatkan uang di jalanan dengan mudah akhirnya mereka ikut," kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumsel ini.
Sehingga, untuk mengikis habis praktik eksploitasi pekerja anak ini dibutuhkan upaya kongkret dari pemerintah dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, salah satunya dengan lebih mengoptimalkan lagi fungsi panti anak.
Belum lagi anak-anak yang terpaksa bekerja di perusahaan demi membantu perekonomian keluarga yang selama ini sepertinya luput dari perhatian pemerintah.
"Karena fakta yang kita temui setelah mereka ditangkap di jalanan, dalih dari pihak Dinsos mereka (anjal) ini kabur lagi. Harus difikirkan untuk dicarikan solusi agar mereka tidak kabur seperti dibelikan mainan baru atau hal-hal yang mendidik lainnya," pungkasnya. 
- Pansus DPRD Sumsel Desak Pemprov Validasi Data Perkebunan Sawit
- DPRD Sumsel Desak Gubernur Kaji Ulang Kegiatan di Buffalo Center Rambutan
- Ribuan Buruh Sumsel Kepung DPRD, Tuntut Penetapan UMSP dan Evaluasi Pengawas Tenaga Kerja
