Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah merombak kepengurusan partai yang didirikan ayahnya tersebut. Ia menyingkirkan sejumlah politsi yang mendapat jabatan strategis di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di antaranya Hinca Panjaitan dan Rachland Nashiddik.
- Kabupaten OKU Kembali Dipimpin Plh Bupati, Antoni Yuzar: Ini Merugikan Masyarakat
- Gagal Ikuti Test, Ketua Bawaslu Sumsel Fokus Tuntaskan Akhir Masa Jabatan
- Mega Ungkap Ada Parpol Pikir-pikir Gabung PDIP, PKB Tegaskan Setia dengan Gerindra
Baca Juga
Di periode 2020-2025, AHY menempatkan sejumlah politisi yang masih tergolong milenial. Sebaliknya, tak banyak nama politisi senior yang pada kepemimpinan SBY masuk struktural seperti Hinca Panjaitan dan Syarief Hasan.
Mencermati hal ini, pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai ada strategi yang tengah dibangun putra sulung SBY itu dalam menakhodai Demokrat lima tahun ke depan.
"Partai Demokrat memilih nama-nama yang punya daya komunikasi kuat sebagai 'penyeimbang' bagi pemerintah," kata Igor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/4/2020).
Seperti hilangnya nama mantan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan. Menurut Igor, gaya Hinca dinilai kurang mendukung hasrat AHY yang ingin moncer di Pilkada 2020, bahkan di Pemilu 2024.
"Hinca Panjaitan tergusur dalam kepengurusan diduga karena tidak punya energi yang kuat, dan cenderung akomodatif terhadap pemerintah sekarang ini. Posisi Hinca Panjaitan mirip Bara Hasibuan di PAN," jelas Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Hal itu tentu berbeda dengan nama-nama yang kini ditempatkan AHY di jajaran Sekjen dan Wasekjen yang berjumlah 10 orang.
"Hinca berbeda dengan Jansen Sitindoan yang sigap melakukan counter serangan terhadap AHY dan Partai Demokrat, misalnya kritikan keras mantan kader seperti Ruhut Sitompul. Namun patut disayangkan nama Rachland Nashidik tidak masuk dalam daftar pengurus inti," tandasnya.[ida]
- Dekati Khofifah, PDIP Siapkan 3 Nama Pendamping di Pilgub Jatim 2024
- UU Cipta Kerja akan Tenggelamkan Mafia Birokrasi
- Temuan BPK RI 2023 di OKU Timur: Nota Belanja Dana BOS Dipalsukan hingga Rp128 Juta [Bagian Ketiga]
