PDI Perjuangan (PDIP) dituding telah menghidupkan dinasti politik oleh berbagai pihak. Sehubungan itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta semua pihak berlaku adil, terhadap setiap warga negara Indonesia (WNI), yang berniat mengabdi ke masyarakat sebagai calon kepala daerah.
- PPP Desak Pemerintah Perkuat Pola Penanganan Covid-19
- Sejumlah Kader Demokrat di Papua Pindah ke Hanura, Ini Penyebabnya
- Nasdem Targetkan 100 Kursi di DPR RI
Baca Juga
Hasto meminta pihak-pihak tersebut tidak asal menuduh politik dinasti. Begitu juga terhadap putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang diusung PDIP di Kota Solo.
Juga putri Wapres KH Ma'ruf Amin, Nur Azizah, yang diusung PKS dan Partai Demokrat di Tangerang Selatan.
Karena Apalagi, penentu final dari para kepala daerah terpilih bukanlah politisi atau parpol tertentu. Penentu final siapa yang memimpin adalah rakyat sendiri lewat pemilihan.
Hasto mengajak publik melihat praktik di negara demokrasi maju sekalipun seperti di Amerika Serikat (AS). Di sana, semua bisa melihat bagaimana George Bush dan keluarganya eksis dalam jagad perpolitikan negeri itu. Begitu juga dengan keluarga Kennedy.
Hal itu tak mengherankan karena ada sifat alamiah di dalam kehidupan politik.
"Kalau kita lihat misalnya di Kota Tangsel, ada anak KH Maruf Amin. Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut karena hal tersebut (maju di pilkada, red)," ujar Hasto saat konferensi pers virtual usai peresmian kantor baru PDIP di 20 wilayah, Rabu (22/7/2020).
"Terpenting ialah rakyat yang menentukan dan memiliki kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya."
Hasto menjelaskan, PDIP tak menutup mata atas kritik terkait isu politik dinasti. PDIP sendiri melihat proses kaderisasi justru harus dimulai dari keluarga, sama seperti pendidikan agama yang dimulai dari keluarga juga. Hal yang sama juga berlaku untuk pendidikan politik.
Pemahaman itu yang membuat PDIP terus membuka ruang pengkaderan calon kepala daerah, baik untuk individu yang selama ini beraktivitas di partai, maupun yang berasal dari luar partai. Semuanya itu diramu dengan berbagai pertimbangan, direkomendasikan, kemudian harus mengikuti sekolah calon kepala daerah.
"Mas Gibran misalnya. Jelas Mas Gibran adalah anak Presiden Jokowi. Tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi partai, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan. Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana," kata Hasto.
Hasto menekankan pihaknya membuka peluang bagi para kadernya maupun pihak dari luar partai, untuk diusung maju Pilkada. "Termasuk Gibran, juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," tambahnya seperti dilansir JPNN.com.[ida]
- Kata Surya Paloh, Duet Anies-Cak Imin Bisa Saja Terjadi, Tapi Belum Terformalkan
- Jauh dari Target, Realisasi Program Sertifikasi Halal Baru Capai 4 Juta
- Geruduk Kantor DLH OKU, FAPO Minta Aktivitas Tambang Batubara PT AOC Ditutup
