Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing menyayangkan, pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sudah digiring sedemikian rupa ke politik praktis. Bahkan sudah ada kelompok yang membawanya ke ranah hukum.
- KSPSI Ogah Terjebak Capres Label Agama dan Nasionalis, Apalagi Boneka Oligarki
- Usai Rapat dengan 3 Tim Paslon, KPU Putuskan Debat Capres-Cawapres Tunggal
- Putusan Penundaan Pemilu 2024 oleh PN Jakarta Pusat Tak Pengaruhi Kerja KPU Sumsel
Baca Juga
Emrus Sihombing mengatakan, orang yang tidak setuju lebih cenderung pendapatnya bernuansa politis dan pragmatis daripada substansi makna mendalam dari pernyataan Puan tersebut.
"Jika kita simak dengan teori akal sehat saja, ungkapan Puan sedikitpun tidak menyebut apalagi menyinggung (perasaan) suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar," kata Emrus, kepada wartawan, Minggu (6/9/2020).
"Diksi yang ada pada kalimat tersebut yaitu 'Sumbar' sebagai nama provinsi yaitu Sumatera Barat. Bukan suku atau etnis tertentu," katanya menekankan.
Indonesia sebagai negara kesatuan, kata Emrus, harus dimaknai bahwa setiap provinsi milik kita bersama, bukan seolah milik satu etnis atau suku tertentu, sekalipun etnis tersebut lebih dulu datang dan tinggal di provinsi tersebut bahkan boleh jadi lebih banyak jumlahnya.
Warga masyarakat Sumbar, lanjutnya, dari segi etnis atau suku sangat heterogen. Semua suku dari seluruh tanah air sudah ada di Sumbar, atau setidaknya pernah tinggal di sana. Bahkan, budaya Sumbar sudah banyak diterima masyarakat tanah air.
Bahkan, akademisi Universitas Pelita Harapan ini menilai berlebihan juga jika ada kelompok yang mengatasnamakan suku tau etnis di tanah Sumbar kemudian melaporkan Puan untuk diproses hukum.
"Jika ada sekelompok orang mengatasnamakan suku tertentu menolak pernyataan Puan atau berencana melaporkan ke proses hukum, tampaknya kurang pas dan bisa jadi belum melakukan pengkajian mendalam dan hilostik," pungkasnya.[ida].
- Mensos Risma Marah-marah Lagi, Adu Mulut dengan Warga yang Menuntut Bansos
- Bisa Merusak Citra PDIP dan Jokowi, Risma Disarankan Mundur dari Mensos
- Beras Bansos Banyak Dikeluhkan Warga, Mensos Risma Harus Evaluasi
