Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengingatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Palembang untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini untuk mendorong mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
- Berpotensi Korupsi, Kejati Sumsel Diminta Periksa Dugaan Penyelewengan Anggaran PMI Kota Palembang
- Sederet Masalah Palembang yang Bakal Ditinggalkan Harnojoyo Jika Berhasil Melenggang ke Senayan
- Belum Usai Jabatan dan Tanggung Jawab Wali Kota Palembang, Harnojoyo Sudah Berpikir ke Senayan
Baca Juga
Demikian terungkap dalam Sosialisasi Optimalisasi Peran BPK dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara di Hotel Amaris, Selasa (18/1).
Harnojoyo mengatakan peran BPK dan DPR terkait transparansi dan akuntabilitas keuangan sangat perlu dilakukan. Sehingga mampu mendorong kinerja pemerintah daerah khususnya Pemkot Palembang.
"Kita sangat mengapresiasi sosialisasi ini, karena sangat penting dan baik untuk diterapkan," katanya, Selasa (18/1).
Saat ini, Pemkot juga terus berupaya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Bahkan, Pemkot Palembang juga akan menindaklanjuti setiap apa yang menjadi rekomendasi dari BPK.
"Apapun yang menjadi rekomendasi BPK ini merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menindaklanjutinya," tutupnya. 
- Firli: 6.389 Penyelenggara Negara Belum Serahkan LHKPN
- Potensi Korupsi dalam Pemotongan Tunjangan Pegawai Pemkot Palembang, Benarkah Dinikmati Pejabat?
- Ibu Anggota DPR Fraksi Golkar Dibunuh, Kaki dan Tangan Terikat
