Pemilihan Wakil Gubenur DKI Jakarta diputuskan DPRD dilakukan secara voting tertutup. Namun belakangan, keputusan ini menjadi polemik, karena Partai Gerindra melihat adanya potensi politik uang.
- Komisi I Pertanyakan Ancaman Apa yang Dihadapi MA Sampai Meminta Pengamanan dari TNI
- Kode Bahasa Prabowo Mengerucut ke Anies Baswedan
- Sejarawan Unsri Nilai Banjir di Palembang Bentuk Kegagalan Pemkot Dalam Menata Kota
Baca Juga
Menanggapi persoalan ini, anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Dany Anwar menyatakan, partainya tidak akan melakukan politik transaksional. "Yang tidak kita harapkan itu money politik," ungkap dalam diskusi mingguan Polemik bertajuk 'Nanti Kita Cerita Tentang Wagub DKI Hari Ini' di kawasan Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2).
Untuk menunjukan keseriusannya, Dany Anwar mengaku akan melibatkan lembaga antirasuah ke dalam proses voting yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. "Makanya PKS mengundang KPK untuk mengawasi proses pemilihan wagub ini agar tak ada proses yang berbau money politik," Dany Anwar menyatakan.
Lebih lanjut, dia mempercayai proses pemilihan akan berlangsung bersih. Sebab katanya, wakil rakyat yang kini duduk di kursi DPRD DKI mendengar aspirasi masyarakat. "Kalau kami PKS berprasangka baik. Teman-teman inikan reprsentasi masyarakat Jakarat. Harusnya tingkat peradaban lebih tinggi dari tempat lain," demikian Dany Anwar.
- Catat! PKB Tak Sediakan Modal Dana untuk Cakada
- Jaga Independensi KPU, Demokrat Setuju Pemilu Digelar 21 Februari
- Dibungkus Kardus, Bayi Laki-laki Ditemukan di Parkiran Minimarket