Film dokumenter berjudul "Dirty Vote" menjadi perbincangan hangat di Indonesia setelah menjadi trending pertama di media sosial X pada Minggu (11/2/2024). Sekitar 128.000 kicauan membahas film yang mengungkap dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
- Bantah Didanai Asing, Bivitri: Kami Patungan, Sampai Sekarang Masih Nombok
- Respons Jokowi Soal Film Dirty Vote
- Wajah Kelam Demokrasi dalam Catatan Dirty Vote
Baca Juga
Disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, "Dirty Vote" menghadirkan pandangan tiga pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Mereka mengulas berbagai aspek yang mencakup penggunaan instrumen kekuasaan, proses pemilu, serta penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme.
Menurut Bivitri Susanti, film ini tidak hanya membahas hasil penghitungan suara, tetapi juga mempertanyakan keseluruhan proses pemilu yang harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.
"Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi," ujarnya.
Sementara, Feri Amsari menyoroti pentingnya batasan kekuasaan dan mengkritik penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. "Rezim yang diulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat," ungkapnya.
Pembuatan film tersebut melibatkan sebanyak 20 lembaga diantaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI dan lainnya.
Respons Kubu Capres
Film yang pembuatannya melibatkan sekitar 20 lembaga tersebut menuai beragam tanggapan kubu capres. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai, film "Dirty Vote" tersebut hanya berisi fitnah dan narasi kebencian yang tidak ilmiah.
Sementara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai film ini sebagai pendidikan politik yang penting. Menurutnya, apa yang diungkap dalam film menjadi realita yang terjadi di masyarakat saat ini.
Dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, secara khusus Cawapres Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar membagikan potongan film tersebut di media sosialnya. Namun, apa yang dilakukannya mendapat kritik dari pengikutnya lantaran Cak Imin membagikan film tersebut di tengh masa tenang Pemilu 2024. Beberapa netizen menyarankan agar postingan tersebut dihapus sesuai dengan aturan masa tenang kampanye.
Meski ditanggapi beragam, film "Dirty Vote" tetap menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, menyoroti isu sensitif terkait integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di Indonesia. 
- Bantah Didanai Asing, Bivitri: Kami Patungan, Sampai Sekarang Masih Nombok
- Respons Jokowi Soal Film Dirty Vote
- Wajah Kelam Demokrasi dalam Catatan Dirty Vote
