Tuntut Penyesuaian Tarif, Ratusan Ojol Geruduk Kantor Gubernur Sumsel

Ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi damai dikantor Gubernur Sumsel menuntut penyesuaian tarif batas bawah dan batas atas. (Fauzi/RMOLSumsel.id)
Ribuan pengemudi ojek online menggelar aksi damai dikantor Gubernur Sumsel menuntut penyesuaian tarif batas bawah dan batas atas. (Fauzi/RMOLSumsel.id)

Ratusan Ojek Online (Ojol) melakukan aksi protes di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) mereka meminta untuk dibuatkan Pergub ataupun Perda tentang tarif batas bawah dan tarif batas atas.


Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel, Asrul Indrawan mengatakan bahwa saat ini para mitra ojol dipaksa untuk menerima orderan dengan harga yang tidak masuk akal. Terlebih lagi dengan adanya promo-promo dari pihak aplikator yang sangat sulit untuk diterima.

"Kami meminta adanya Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah yang menetapkan batas tarif minimum dan maksimum, serta meminta pemerintah untuk menjadi penengah dalam pembicaraan dengan pihak aplikator. Bayangkan saja, tarif untuk jarak 4 kilometer hanya dibayar Rp 5.000," ujarnya saat melakukan orasi, Senin (2/9/2024).

Banyak keluhan yang dialami oleh para driver bukan hanya soal persaingan tarif yang tidak adil dan merugikan. Namun, juga terkait kesejahteraan, seperti potongan komisi mitra yang besar dan sering kali tidak sesuai ketentuan, serta berbagai kendala lainnya.

“Bayangkan saja, tarif untuk mengantarkan konsumen hanya beberapa ribu. Apa yang bisa kami dapatkan sebagai driver? Itu belum termasuk potongan biaya administrasi dari aplikator, biaya bensin, dan tenaga yang dikeluarkan. Belum lagi harus memenuhi kebutuhan keluarga di rumah,” jelasnya.

Sementara itu, Salim salah satu pengemudi Ojol meminta pemerintah provinsi Sumsel untuk membantu para ojol untuk membuat kebijakan menentukan Batas Tarif Bawah (BTA) dan Batas Tarif Atas (BTA) transportasi online.

"Semua harga bahan kebutuhan pokok beras naik, BBM naik, boro boro mau beli emas untuk makan saja sulit ditambah lagi dengan adanya kebijakan aplikator tambah sulit hidup kami,"ungkapnya.