Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Sumatera Selatan diduga banyak terjadi pelanggaran.
- Gencarkan Sosialisasi PPDB, SMA 6 Palembang Fokus Tekan Masalah Diskomunikasi
- Legislator PAN Anggap Kekacauan PPDB Tanggung Jawab Nadiem
- PPDB Carut Marut, Komisi X DPR Pertimbangkan Bentuk Panja
Baca Juga
Ketidak transparansi sejumlah panitia PPDB SMA diduga menjadi penyebab pelanggaran itu terjadi dikarenakan penilaian kelulusan peserta yang tidak jelas.
Salah satunya terjadi di SMA Negeri 10 Palembang. Berdasarkan pantauan, terlihat sejumlah wali murid pun mendatangi sekolah yang berada di Bukit Besar Palembang ini. Mereka ingin memastikan sistem penilaian anak mereka.
"Kami hanya ingin memastikan nilai anak kami, jika memang tidak lulus. Sehingga jadi pembelajaran kedepannya," kata seorang orangtua murid inisial L saat ditemui di SMA Negeri 10 Palembang, Jumat (26/5).
Anaknya telah mendaftar untuk tiga jalur yakni Jalur Prestasi. Namun, terbentur dengan nilai non akademik. Kemudian, jalur zonasi terkendala dengan jarak. Hingga akhirnya memutuskan untuk mengikuti jalur tes.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, penilaian jalur tes mandiri ini merupakan hasil gabungan nilai rata-rata rapor dengan nilai tes PPDB. Untuk nilai raport anaknya sendiri menurutnya masuk dalam kategori tinggi.
Dimana, dari total 800 pendaftar, anaknya masuk dalam 58 orang nilai tertinggi pendaftar dari kuota penerimaan tes mandiri sekitar 150 orang. Karena itu, apakah memang persoalanya ada pada tes PPDB. Untuk memastikannya dia pun mendatangi sekolah untuk menanyakan nilai PPDB ini.
"Pihak sekolah tidak mampu menunjukkan nilai PPDB ini, terus bagaimana menentukan kelulusannya kalau tidak tau nilai PPDB itu?" tanyanya.
Dia pun tidak mempermasalahkan lulus atau tidak lulus putrinya. Namun, ia hanya ingin berjuang, terlebih lagi anaknya sudah berjuang belajar keras. Bahkan, sejak SD hingga SMP tetap mempertahankan prestasinya di sekolah agar dapat bersekolah ditempat-tempat unggulan.
"Kami harap pihak sekolah lebih transparansi, ini kan menyangkut pendidikan dan masa depan," pungkasnya.
Hal senada diungkapkan, orangtua murid, A. Dia mengatakan, sengaja datang untuk bertanya soal nilai hasil tes PPDB. Karena, dalam pengumumannya hanya lulus dan tidak lulus. Sedangkan, penilaiannya tidak ada.
"Jadi bagaimana sistem penilaiannya? kenapa bisa lulus dan tidak lulus?" katanya.
Terlebih lagi, dia pun mendapatkan informasi adanya jual beli kursi di sekolah tersebut. "Kalau sejak awal sudah dijual belikan, untuk apa dibuat tes mandiri lagi. Ini kan sekolah negeri?" tanyanya.
Saat dikonfirmasi pihak sekolah, hingga kini Kepala Sekolah, Rozali hingga bagian kesiswaan SMA itu pun tidak pernah berada di lokasi di SMA Negeri 10 Palembang.
"Maaf mas kepala sekolah dan bagian kesiswaannya sedang tidak ditempat," kata petugas yang berjaga di depan sekolah.
Minta Transparansi PPDB, Aksi Besar Bakal Digelar CACA
Ketidak transparansian PPDB di Sumsel ini menjadi sorotan Corparation Anti Corruption Agency (CACA).
Melalui ketuanya, Reza Fahlepie mengatakan akan terus mendorong agar dunia pendidikan khususnya di Sumsel lebih baik lagi. Dirinya juga mengancam akan kembali melakukan aksi baik di Disdik Sumsel hingga di Kantor Gubernur Sumsel.
"Bila perlu kami akan sampaikan ketidak transparansian ini ke pusat atau kementerian," tegas Reza saat dihubungi, Jumat (26/5).
Dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru mulai dari TK, SD, hingga SMA.
Untuk PPDB SMA sendiri melalui empat jalur yaitu, Afirmasi, Zonasi, Perpindahan Orangtua atau wali dan jalur prestasi.
"Yang jadi pertanyaan apa yang menjadi dasar dari tes mandiri ini?" katanya.
Dia menambahkan, beberapa waktu lalu, pihaknya juga telah melaporkan beberapa kepala sekolah di OKU ke Kejati Sumsel terkait dengan PPDB ini. Dia berharap Kejati Sumsel melakukan pemeriksaan kepada kepala sekolah tersebut.
"Kami juga saat ini akan berdiskusi dengan penggiat lainnya terkait dengan dunia pendidikan saat ini. Kami akan terus mengangkat isu dunia pendidikan, agar kedepannya lebih baik lagi," pungkasnya.
Sementara itu, RMOLSumsel telah berupaya untuk mengkonfirmasi dengan Disdik Sumsel. Hingga berita ini diturunkan pihak Dinas terkait belum memberikan respons apapun.
- Gencarkan Sosialisasi PPDB, SMA 6 Palembang Fokus Tekan Masalah Diskomunikasi
- Legislator PAN Anggap Kekacauan PPDB Tanggung Jawab Nadiem
- PPDB Carut Marut, Komisi X DPR Pertimbangkan Bentuk Panja
