Penolakan Rancangan Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) semakin menggema. Bahkan desakan kepada pemerintah untuk menarik RUU Sidiknas dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 bakal berujung demonstrasi besar di Istana Negara pada 27 September mendatang.
- Komisi V DPRD Sumsel Desak Pengaktifan Kembali Kertalaya untuk Mahasiswa Unsri
- Bangun Kedekatan Dengan Masyarakat di Bulan Ramadhan, UT Palembang Bagikan Takjil Gratis
- Universitas Terbuka Semakin jadi Pilihan Masyarakat, Tembus Setengah Juta Mahasiswa
Baca Juga
Hal itu dibenarkan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah II-B Lampung yang memastikan akan mendatangi ibu kota untuk menyampaikan tuntutannya. Bahkan mereka juga meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Nadiem Makarim dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Dilansir dari RMOL Lampung, Ketua Aptisi Wilayah II-B Lampung, Firmansyah Y. Alfian mengaku akan ada 50 ribu massa aksi perwakilan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia akan ngeluruk Istana Negara. Dari Lampung sendiri lebih dari 1.500 massa akan ikut aksi.
Firmansyah menilai Nadiem Makarim layak dicopot karena tidak pro dengan PTS. Salah satu contohnya penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang terbukti banyak penyimpanan. Sehingga diminta untuk dihapuskan.
"Kita juga mengkritisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), karena dosen terdegradasi. Dosen bukan lagi tenaga profesional tapi disamakan dengan ASN atau buruh," kata Firmansyah, Rabu (21/9).
Tak hanya itu, pihaknya juga resah dengan keberadaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang harus berbayar Rp50-100 juta per prodi. Padahal sebelumnya akreditasi melalui BANPT tidak berbayar.
"Kami meminta presiden untuk memberikan responnya dengan tanda-tanda liberalisasi pendidikan. Kita minta agar Nadiem Makarim ini turun dari jabatannya, karena dia bilang keroknya," ujarnya.
Lebih lanjut, Nadiem Makarim juga susah diajak berkomunikasi. Setiap undangan kegiatan PTS selalu tak hadir, hanya diwakili oleh Ditjen.
"Harusnya dia mau datang untuk berdialog dengan kami. Jangan hanya memperhatikan PTN saja," jelasnya. 
