Tolak Masuk Wilayah Banyuasin, Ratusan Warga Ancam Gelar Aksi

Ratusan warga saat menggelar rapat persiapan aksi damai menolak masuk wilayah Kabupaten Banyuasin/ist.
Ratusan warga saat menggelar rapat persiapan aksi damai menolak masuk wilayah Kabupaten Banyuasin/ist.

Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi (FMTSPPA) berencana menggelar aksi damai pada Minggu (16/4) mendatang sebagai bentuk dari penolakan masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.


Ketua RW 08, Kelurahan Plaju Darat, Dwi Hartanto mengatakan, aksi damai berupa gotong royong bakal diikuti oleh ratusan warga dari 4 Rukun Tetangga (RT) yang berada di Komplek Taman Sasana Patra (TSP) serta Patra Abadi terdiri dari RT 24, 25, 34, dan 41.

"Kita lakukan aksi damai berupa gotong royong ingin menuntut pemerintah agar. Kami, ingin masuk di Kota Palembang, " ungkap Dwi pada rapat bersama warga untuk pembentukan kepengurusan FMTSPPA, Jumat 14 April 2023 malam. 

Gotong royong ini, lanjut Dwi, mengusung tema Gerakan Kebersihan warga TSP dan Patra Abadi untuk memperlihatkan kepada pemerintah agar keinginan warga atas status wilayah yang kini di klaim oleh Pemkab Banyuasin. 

Oleh sebab itu, bilamana aksi ini tidak membuahkan hasil, warga dari FMTSPPA akan menggelar aksi lebih besar kembali untuk meminta khususnya pemerintah provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyelesaikan keinginan warga. 

"Kami ini hanya satu saja tuntutan dan keinginannya. Masuk kota Palembang, karena selama ini administrasi kependudukan mulai dari Kartu Keluarga (KK), KTP, pelayanan air bersih hingga terbaru ini Coklit data warga oleh Pantarlih KPU Kota Palembang. 

"Ada 4 RT disini, kalau tidak salah ada lebih kurang 1000 KK dengan mata pilih mencapai 2 ribuan lebih mata pilih. Bahkan, dari sebagian KK memiliki bukti Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kota Palembang. Artinya, kita ini masuk Kota Madya," tegas Dwi. 

Hal sama juga disampaikan, Ketua RT 41 Muhammad Nazir menambahkan, warga khususnya di RT 41 sendiri itu memang Kota Palembang. "Karena, ada sekitar ratusan membayar PBB atas nama Pemkot Palembang, artinya kita ini warga Palembang," jelasnya. 

Oleh karena itu, sambung dia, pihaknya akan berjuang agra tuntutan masuk Kota Palembang dikabulkan. "Semua fasilitas umum disediakan Pemkot Palembang. Tapi mengapa masuk Banyuasin, selama ini mereka (Pemkab Banyuasin) kemana?," tandas dia.