Program Kartu Prakerja adalah kebijakan yang tepat, baik dari segi ide maupun program. Program tersebut dapat menjadi solusi di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.
- Tidak Hadir Ujian CAT, Lima Peserta Calon Komisioner KPU Sumsel Dipastikan Gugur
- Bawaslu Tak Masalah Kandidat Capres Diundang UI Berdebat
- Kasus Hukum Lukas Enembe Bikin Kepentingan Rakyat Papua jadi Korban
Baca Juga
Setidaknya demikian pandangan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang ekonomi Umarsyah menanggapi prrogram Kartu Prakerja yang digawangi Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto itu.
"Kami PBNU, sejak awal mengatakan program Kartu Prakerja sesuatu yang positif. Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan program Prakerja untuk masyarakat," ujar Umarsyah seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (29/4).
Terkait dengan kritikan publik terkait transparansi, Kemenko Perekonomian perlu menjelaskan kepada masyarakat secara komprehensif, baik proses rekrutmen, standar tarif dan biaya produksi.
Segala kritikan, ujar pria asal Lampung tersebut, akan teratasi dengan pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Umarsyah juga menitiberatkan agar pemerintah benar-benar memfilter penerima program Kartu Prakerja. Secara khusus, korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 harus diprioritaskan.
"Mekanisme penyaluran dana ke peserta harus difilter, jangan sampai bocor. Korban PHK jadi prioritas," pinta Umarsyah.
Umarsyah juga mewanti-wanti agar lembaga pemerintah yang secara teknis terlibat harus bersinergi dan menghilangkan ego sektoral. Kekompakan antar aktor, akan menjadi kunci sukses realiasi Program Kartu Prakerja tersebut.
"Diharapkan tidak ada lagi menang-menangan, ego sektoral harus ditekan, Kemenko Perekonomian dan Kemnaker harus sinergi," pungkasnya.
- Baitul Mal Aceh: Banyak Perusahaan BUMN dan Swasta Belum Bayar Zakat
- Rusia Bantah Tudingan Bakal Lancarkan Agresi ke Ukraina
- Bawaslu Sumsel Lakukan Pengawasan Melekat Pasca Pemungutan Suara