Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (KEK TAA).
- KEK Industropolis Batang Dorongan Signifikan Bagi Pertumbuhan Ekonomi
- Pemerintah Kantongi Usulan Tujuh KEK Baru, Mulai dari Jawa hingga Sulawesi
- Menko Airlangga: PSN Menjadi Economic Driver Indonesia
Baca Juga
Bisa dipastikan dengan adanya aturan tersebut membuat status KEK TAA tidak berlaku lagi. Selama PP berlaku, status dan pemanfaatan atas lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ternyata, pencabutan status KEK TAA itu memang permohonan langsung dari Pemprov Sumsel.
Gubernur Sumsel Herman Deru menyatakan, bahwa permohonan pencabutan status KEK TAA difokuskan terhadap lahan lama yang telah diajukan sebelumnya.
Pemprov Sumsel, ungkap Herman Deru, tidak hanya memohon untuk dilakukan pencabutan status KEK TAA. Tetapi, pihaknya juga saat ini tengah mengajukan lagi PP yang baru untuk penetapan lokasi KEK TAA yang lahannya sudah siap.
"Jadi itu memang dicabut dan diganti. Kita (Pemprov Sumsel) yang minta itu. Karena lokasi lama tidak memenuhi syarat untuk dibangunnya KEK," ungkap dia.
- Aksi May Day di Palembang, Gubernur Janji Teken Revisi UMSP dalam Sepekan
- Jelang Keberangkatan, Gubernur Herman Deru Tinjau Kesiapan Asrama Haji Palembang untuk Sambut Ribuan JCH Sumsel
- DPRD Sumsel Desak Gubernur Kaji Ulang Kegiatan di Buffalo Center Rambutan
