Universitas Sjakhyakirti Palembang, kampus yang merupakan almamater Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang, saat ini tengah menghadapi masalah internal.
Sejumlah oknum pegawai di kampus tersebut diketahui telah menyegel ruangan Rektor. Penyebab penyegelan tersebut masih belum jelas, namun kabarnya hal ini terkait dengan dualisme kepemimpinan yang tengah melanda kampus tertua di Palembang ini.
Polemik ini mendapat perhatian dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, Profesor Ishaq Iskandar. "Kami sedang memverifikasi informasi dan menelusuri masalah ini lebih lanjut," ujarnya saat dikonfirmasi oleh Kantor Berita RMOL Sumsel pada Rabu (11/12).
Ia juga mengonfirmasi adanya dugaan dualisme kepemimpinan yang menjadi latar belakang kisruh di kampus tersebut. Oleh sebab itu, LLDIKTI Wilayah II saat ini sedang mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut.
"Saat ini kami sedang mengumpulkan dokumen dari kedua pihak yang bersengketa," ungkapnya. Meskipun tidak merinci pihak-pihak yang dimaksud. Selain itu, LLDIKTI Wilayah II juga berencana untuk melakukan mediasi guna menyelesaikan konflik ini. "Kami juga sedang berupaya melakukan mediasi untuk mencari solusi terbaik," tambahnya.
Sementara itu anggota Pembina Yayasan Sjakhyakirti Palembang, Ahmad Rivai membenarkan adanya perpecahan dalam struktur kepemimpinan di universitas tersebut, yang dipicu oleh ketidaksepakatan dalam pengurusan Yayasan Sjakhyakirti.
Menurutnya, meskipun terjadi konflik, hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan kompromi antara pengurus lama dan pengurus baru yayasan. "Baiknya kompromi antara pengurus lama pak Bambang Haryanto dan pak Arif selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Sjakhyakirti, Palembang yang baru,” katanya.
Menurutnya jika konflik internal ini berlarut-larut dapat merugikan mahasiswa Universitas Sjakhyakirti. "Kalau ribut terus ini bagaimana perkembangan mahasiswa kedepan, kasihan dengan anak-anak mahasiswa," jelasnya.
Kisruh yang melanda Universitas Sjakhyakirti Palembang saat ini semakin menambah daftar permasalahan yang menerpa kampus tersebut. Pasalnya, Universitas Sjakhyakirti Palembang sempat disorot lantaran keaslian ijazah Cik Ujang yang diduga palsu beberapa waktu lalu.
Secara terpisah, Koordinator Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, menyebut kasus ijazah palsu Cik Ujang sudah pernah dilaporkan ke Mabes Polri, tetapi dihentikan melalui SP3 yang ditandatangani oleh mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, saat menjabat Dirtipidum pada 6 April 2020.
"Terkait ijazah Cik Ujang itu memang sudah ada surat dari Dirjen Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa ijazah tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk jenjang karier," ujarnya beberapa waktu lalu. Dia menambahkan pencantuman gelar akademik yang tidak sah dalam pendaftaran calon Wakil Gubernur merupakan pelanggaran hukum.
"Kalau gelar tersebut tetap digunakan, maka itu adalah pelanggaran karena itu ijazah ilegal yang tidak diakui oleh negara. Harusnya aparat hukum lebih tegas menyikapi penggunaan ijazah tidak sah," tegasnya. 
- Gubernur Sumsel Targetkan Sukses Ganda di Pornas Korpri 2025
- Aksi May Day di Palembang, Gubernur Janji Teken Revisi UMSP dalam Sepekan
- Jelang Keberangkatan, Gubernur Herman Deru Tinjau Kesiapan Asrama Haji Palembang untuk Sambut Ribuan JCH Sumsel
