Skandal Bank SumselBabel dalam Sudut Pandang Aktivis Anti Korupsi: Dari Manipulasi RUPS, Kredit Sindikasi Sampai Pegawai Titipan (Bagian Kedua)

Kantor Bank Sumselbabel yang berada di kawasan Jakabaring. (ist/rmolsumsel.id)
Kantor Bank Sumselbabel yang berada di kawasan Jakabaring. (ist/rmolsumsel.id)

Tak hanya manipulasi hasil RUPS LB dan kredit sindikasi, isu lainnya yang juga menjadi sorotan terhadap Bank Sumselbabel terkait banyaknya pegawai titipan pejabat.


Isu ini pertama kali dilontarkan oleh Pengamat Hukum, Sri Sulastri ditengah pemberitaan terkait penyidikan dugaan manipulasi RUPSLB BSB.

Sri menjelaskan, pada praktiknya pegawai titipan seperti ini sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat Sumsel. "Bukan lagi jadi rahasia umum, masyarakat juga mungkin banyak yang tahu," ujar Sri Sulastri.

Lebih lanjut dia mengatakan, munculnya indikasi pegawai titipan pejabat sudah banyak diketahui masyarakat. Dari informasi yang didapat, Sri Sulastri mendengar adanya pegawai yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai keilmuan perbankan namun bisa menembus posisi tertentu di BSB.

"Bagaimana orang tidak curiga jika ada seorang yang latar belakang pendidikan kebidanan tapi bekerja di Bank dengan posisi yang tidak kualifikasi pendidikannya. Indikasi ini seperti inilah yang banyak dicurigai masyarakat pegawai titipan. Emangnya mau bantu melahirkan di Bank," jelasnya.

Selain itu, Sri Sulastri juga menyoroti adanya promosi jabatan yang tidak sesuai dengan sistem merit, reward and punishment yang umumnya berlaku di perusahaan yang profesional. Hal ini menurutnya tidak bisa dilepaskan dari hubungan kekeluargaan antara pegawai tersebut dengan pejabat di Sumsel.

"Jelas promosi jabatan itu ada mekanismenya, bagaimana seorang yang sebelumnya diketahui kepala cabang di daerah yang notabene kelas 3 bisa menduduki kepala cabang utama di Palembang. Prestasinya apa kita tidak tahu, namun kabar yang beredar masih keluarga pejabat. Apakah ini bukan titipan," tegasnya.

Kondisi ini, dijelaskan Sri Sulastri, akan menimbulkan dampak buruk terhadap kinerja perbankan. Bukan tidak mungkin akan mempengaruhi kepercayaan publik di Sumsel dan Babel.

"Dampaknya pasti kepada kinerja bank yang mengedepankan prinsip kehati-hatian. Bahaya sekali jika pegawainya tidak kompeten, hal itu bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan nasabah bank itu sendiri utamanya dari Sumsel dan Babel," ujarnya.

Kembali ikut menyoroti pegawai titipan ini, Deputi K-MAKI Sumsel Feri Kurniawan menyebut jika hal ini bisa dibuktikan dengan analisa dan rekam jejak pegawai yang menempati jabatan tertentu.

"Titipan pejabat itu sudah lumrah dalam suatu instansi tertentu pasti ada. Bagaimana di Bank Sumselbabel, telusuri saja rekam jejaknya pasti ketemu dan bisa dianalisa adanya kedekatan dengan pejabat atau tidak," katanya.

Apalagi, hal ini juga sudah ramai dan menjadi perbincangan di kalangan pegawai, sehingga Feri mengatakan, pihaknya juga sudah menelusuri beberapa pejabat Bank Sumselbabel yang memiliki hubungan dengan pejabat tersebut.

Seperti disebutkannya, Komisaris Utama BSB, Edi Junaidi dikenal dekat dengan Gubernur Herman Deru karena sebelumnya pernah menjadi Ketua tim kampanye pemenangan Herman Deru-Mawardi Yahya.

Hal itu terlihat dari Surat Keputusan nomor 002/SK/HDMY/I/2018, seperti dikutip dari situs KPU.go.id, infopemilu.kpu.go.id yang kini sudah tak bisa diakses keterangan 404.

"Komisaris Utama itu contohnya yang dekat dengan Herman Deru. Pertanyaanya bagaimana mekanisme dia bisa jadi komisaris utama, jelas indikasi campur tangan pejabat berwenang sangat besar," jelasnya.

Selain itu, ada juga Komisaris Independen, Noversa yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan Herman Deru. "Untuk tahu titipan atau bukan, harus dibuktikan, transparan dan diungkapkan kepada masyarakat Sumsel dan Babel," tegasnya.

BSB Beri Bantahan Soal Pegawai Titipan

Wakil Ketua Komisi V (termasuk membidangi tenaga kerja) DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli ikut angkat bicara soal pegawai titipan di BSB ini. Menurutnya hal ini hal yang wajar dan sah untuk dilakukan sepanjang orang yang dititipkan itu punya kompetensi.

 “Kalaupun misalnya ada orang dititipkan dan melewati prosedur, artinya dia berkompetisi disitu, selama tidak melanggar peraturan perundangan–undangan dan tidak menyalahi kepatutan itu silahkan. Yang tidak boleh itu yang dipaksakan seperti ini tamatan SMP yang diterima mahasiswa, itu khan di paksakan," jelasnya.

Selain tidak sesuai dengan kepatutan, hal seperti ini menurutnya seringkali menimbulkan masalah sehingga output dari tenaga kerja itu tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh perusahaan.

"Itu yang sering kali jadi trouble sehingga output dari tenaga yang dihasilkan tidak optimal, tidak maksimal dan tidak efisiensi dan ini yang salah,” katanya kepada Kantor Berita RMOLSumsel.

Sehingga, politisi PKS ini berharap proses penerimaan pegawai BSB ini dibuat secara transparan, kompetitif, dan memberikan kesempatan bagi semua warga Sumsel dan Babel yang memiliki kemampuan dan kompetensi.

 “Harapannya SDM yang dihasilkan ini bisa meningkatkan kinerja BUMD itu sendiri. Kalau BUMD ini kinerjanya bagus, kontribusi PAD akan maksimal. Perusahaan-perusahaan besar harusnya tidak bermain-main dengan proses penerimaan seperti ini,” katanya.

Isu pegawai titipan inipun sebelumnya telah dibantah oleh BSB. Lewat keterangan resmi yang beredar beberapa waktu lalu, Ketua Umum Serikat Pekerja BSB Teddy Kurniawan mengambil sikap tegas atas beredarnya berita yang tidak benar tersebut.

Menurutnya Tudingan itu sangat tidak rasional dan tidak benar serta tidak mendasar bahkan mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik Pegawai Bank Sumsel Babel karena Bank Sumsel Babel dalam melakukan rekruitmen dan seleksi Pegawai telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

 “Semestinya, saudari SS sebagai Praktisi Hukum dalam memberikan pendapat harusnya tidak menyimpulkan keterangan yang tidak berdasar,” ujar dia saat itu.

Sementara, Sekretaris Perusahaan Bank Sumsel Babel, Robby Hakim mengatakan, proses rekrutmen dan seleksi karyawan BSB selama ini telah dilakukan secara terbuka dan transparan. Bahkan, pihaknya menggandeng pihak ketiga berskala nasional. Menurutnya, karyawan yang lulus adalah karyawan yang telah melewati rangkaian seleksi dengan standar nasional dan sejumlah tahapan.

Jika pun telah lulus, ada tahapan dan prosedur yang dijalani oleh karyawan untuk berkembang sesuai dengan kompetensi maupun skill di bidang perbankan. "Tahapan itu tidak sederhana, untuk naik dari satu jabatan ke jabatan lain mesti mengikuti program leadership yang tidak mudah," katanya.

Robby membeberkan, sebagai bukti nyata bahwa SDM yang dimiliki berkualitas adalah banyak penghargaan dari lembaga berkompeten terhadap Bank Sumsel Babel. Seperti Trusted Company dari Indonesian Institute For Corporate Governance pada 2021 dan 2022. Terbaru, penghargaan The Best GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE 2023 dan THE BEST CHIEF RISK & COMPLIANCE.

Robby juga tidak menampik, dalam proses berkembang ke arah yang lebih baik ada evaluasi yang dijalankan dan pihaknya terus berproses untuk lebih baik ke depan. Tentang hal lain yang dikaitkan, menurutnya tentu tidak sesempurna yang diharapkan semua pihak, perusahaan juga  butuh masukan dan saran agar menjadi lebih baik lagi.

"Perusahaan akan terus menjaga kualitas SDM yang terbaik yang dimiliki, berkaitan dengan apapun masalah yang dihadapi, akan menjadi proses pendewasaan diri dan untuk kemajuan lebih baik lagi," tegas Robby. (tim)