Kontroversi izin ekspor pasir laut juga menjadi perhatian PDI Perjuangan.
- Jelang Akhir Jabatan, Beni: Saya Sudah Berusaha jadi Tukang Cuci Piring yang Baik
- Tinggi di Survei, Elektabilitas PDIP Masih Bergantung pada Jokowi
- Terjerat OTT, Gerindra Dukung KPK Proses Hukum Walikota Bandung
Baca Juga
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berpendapat, komitmen menjaga ekosistem laut dan ekologi sepatutnya harus dijaga.
Soal PP 26/2023, dia masih menunggu verifikasi tim ahli untuk melakukan penelitian. Namun diharapkan ekspor pasir laut tidak membahayakan bagi Indonesia.
"Jangan sampai pulau-pulau kita tenggelam, karena ada reklamasi secara liar tanpa izin," tegas Hasto, di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (2/6).
Menurutnya, pembentukan tim ahli untuk riset terhadap sedimentasi laut Indonesia sangat penting. Hasil riset itu dapat digunakan untuk program strategis nasional.
"Konsep tim yang dibentuk itu dalam rangka menjaga ekologi, dan itu sudah disampaikan kepada media sebagai komitmen dari Menteri Kelautan dan Perikanan, yang juga sudah dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi," katanya.
Hasto juga menekankan, PDIP akan memperhatikan dan mengawal kebijakan ekspor pasir laut itu.
"Sehingga persoalan terkait sedimentasi laut dapat dicari penyelesaiannya dengan memperhatikan betul aspek-aspek lingkungan," tutupnya. 
- Wakil Ketua MPR Sebut Presiden Jokowi Restui Wacana Amandemen UUD 1945
- DPR Tagih Erick Thohir Soal Bersih-bersih BUMN Perkebunan
- Golkar Mesti Lobi PDIP dan Megawati, Muluskan Pencapresan Airlangga di 2024
