Pilkada Serentak yang akan digelar November 2024 tak hanya sekedar menjadi ajang kontestasi politik. Bagi warga Muara Enim, ajang tersebut menjadi momentum untuk mencari pemimpin baru yang dapat membawa perubahan di Bumi Serasan Sekundang.
- Masyarakat Dorong Sosok Pemimpin yang Bisa Menjawab Carut Marut Tata Kelola Pertambangan Muara Enim
- Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni Hadiri Peringatan Hari Kartini 2024 di Kabupaten Muara Enim
- Nyamar Jadi Kernet, Polisi Ringkus Pelaku Pungli Sopir Truk di Muara Enim
Baca Juga
Bukan tanpa alasan. Sejak 2018 hingga 2023, Muara Enim telah dipimpin oleh 6 orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dengan segudang pengalaman. Namun nyatanya, belum mampu membawa Muara Enim ke arah yang lebih baik.
Sehingga, masyarakat Muara Enim merindukan pemimpin yang memiliki visi serta tindakan nyata dalam mengatasi setiap persoalan di Muara Enim.
Berikut deretan tokoh yang pernah memimpin Kabupaten Muara Enim periode 2018-2023:
1. Ahmad Yani
Pasangan Ahmad Yani dan Juarsah berhasil memenangi Pilkada Muara Enim 2018 dengan perolehan 96.571 suara. Keduanya lantas dilantik oleh Gubernur Sumsel, Alex Noerdin pada September 2018.
Berbagai program yang berasal dari visi dan misi keduanya diharapkan mampu membawa angin segar bagi masyarakat di Muara Enim.
Diantara program prioritas mereka seperti mendukung program sekolah dan berobat gratis, termasuk program seragam sekolah gratis SD dan SMP, dengan jargon Muara Enim Untuk Rakyat (Merakyat) yang mereka gaungkan menjadi daya tarik tersendiri, karena keduanya dianggap sebagai pemain baru kala itu.
Pembuatan akta, KK, KTP dan akta kematian secara gratis dan cepat, sekolah gratis untuk SD, SMP dan bantuan seragam sekolah, satu desa satu mobil ambulance, bantuan langsung tunai untuk lansia serta santunan kematian Rp2,5 juta. Keduanya berjanji akan mengurus masyarakat Muara Enim dari lahir sampai mati.
Sayangnya belum genap 2 tahun menjabat, tepatnya Februari 2021, KPK menetapkan Ahmad Yani sebagai tersangka karena terbukti menerima suap untuk 16 paket proyek dari pengusaha terkait proyek di dinas PUPR tahun 2019.
2. Juarsah
Setelah Ahmad Yani dinonaktifkan sebagai Bupati lantaran kasus korupsi, Wakil Bupati Muara Enim, Juarsah langsung diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Februari 2020 lalu.
Sembilan kemudian, tepatnya 11 Desember 2020, Juarsah langsung dilantik sebagai Bupati Definitif menggantikan Ahmad Yani yang telah divonis bersalah oleh pengadilan. Namun, belum genap 3 bulan dilantik, tepatnya 15 Februari 2021, Juarsah ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi Ahmad Yani.
Juarsah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran ikut menerima suap 16 paket proyek dari pengusaha terkait proyek di dinas PUPR tahun 2019.
Selama memimpin Muara Enim, Juarsah berusaha melanjutkan program-program yang telah diusungnya seperti sosialisasi melalui Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) dan beberapa program lainnya.
3. Nasrun Umar
Pasca ditetapkannya Juarsah sebagai tersangka, Gubernur Sumsel saat itu, Herman Deru langsung menunjuk Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar sebagai Plh Bupati Muara Enim. Nasrun kemudian melanjutkan memimpin Muara Enim setelah didaulat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim pada 11 Mei 2021 .
Ditunjuk sebagai Pj Bupati, Nasrun Umar tentu memiliki keleluasaan untuk memimpin Muara Enim. Tak lama setelah itu Nasrun Umar langsung melakukan perubahan dengan mengisi sejumlah kekosongan jabatan eselon di sejumlah OPD, seperti dinas Kesehatan, Dinas perikanan, Dinas Kepemudaan dan olahraga, Disbun, Dinas Koperasi dan UMKM serta Kadishub Muara Enim.
Meski begitu, banyak masyarakat menilai rotasi yang dilakukan di sejumlah OPD belum menunjukkan kinerja yang memukau. Alih-alih mendapatkan apresiasi Nasrun Umar sempat diduga memperlambat proses penunjukkan sekda Muara Enim, lantaran Sekda Muara Enim tak kunjung didefinitifkan.
Sejumlah proyek pembangunan yang dilakukan pada masanya juga dibangun asal-asalan. Seperti pembangunan gedung Perpustakaan yang menyerap anggaran belasan miliar rupiah tapi tak kunjung selesai hingga kini.
4. Kurniawan
Masa jabatan Nasrun Umar sebagai Pj Bupati Muara Enim sudah berlangsung setahun. Dirinya juga telah memasuki masa persiapan pensiun sebagai ASN. Sehingga membuat Gubernur Sumsel, Herman Deru menunjuk Kepala Kesbangpol Sumsel, Kurniawan sebagai Plh Bupati Muara Enim.
Tak lama berselang, tepatnya pada 24 Juni 2022, Gubernur Sumsel Herman Deru mengangkatnya sebagai Pj Bupati Muara Enim. Sosok Kurniawan sebagai birokrat dianggap mampu memimpin masyarakat Bumi Serasan Sekundang. Nilai tambahnya, Kurniawan merupakan putra daerah.
Namun, masa jabatan yang terbilang singkat membuat dirinya terseok-seok memimpin Muara Enim. Belum lagi, kepemimpinannya harus 'terganggu' dengan suasana politik kurang kondusif.
DPRD Muara Enim kala itu menginginkan penunjukkan Wakil Bupati Muara Enim. Meski menimbulkan pro dan kontra, DPRD Muara Enim sepakat menunjuk Ahmad Usmarwi Kaffah, Politisi Demokrat sebagai Wakil Bupati Muara Enim.
Banyak program yang telah disusun Kurniawan putus di tengah jalan. Seperti pembangunan jalan alternatif Batu Bara, Pembangunan Talud Jembatan Enim I ke Enim II yang tak kunjung terealisasi, izin pembangunan jalan dari Danau Ringkih menuju Kampung Yayasan Desa Segamit yang terkendala kawasan hutan lindung terhenti di tengah jalan.
5. Ahmad Usmarwi Kaffah
Politisi Demokrat, Ahmad Usmarwi Kaffah ditunjuk sebagai Wakil Bupati Muara Enim setelah melalui proses pemilihan di DPRD Muara Enim, 6 September 2022. Dia mengungguli kandidat lainnya, Yudistira dengan perolehan 35 suara.
Meski proses pemilihannya menimbulkan kontroversi, namun Ahmad Usmarwi Kaffah tetap dilantik sebagai Wakil Bupati Muara Enim, Februari 2023 lalu. Dengan jabatan barunya, Ahmad Usmarwi Kaffah langsung menjabat sebagai Plt Bupati Muara Enim.
Selama menjabat, Ahmad Usmarwi Kaffah dipandang sebagai sosok agamis. Dia pun melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah dirancang sebelumnya.
Sayangnya, kepemimpinan Ahmad Usmarwi Kaffah harus menemui cacat di ujung masa jabatan. Pasalnya, dirinya diterpa isu skandal perselingkuhan bersama seorang ASN di lingkungan Pemkot Palembang.
Foto mesra keduanya beredar luas di media sosial. Skandal itu pun tak pernah mendapat konfirmasi dari Ahmad Usmarwi Kaffah. Tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan meski pejabat pemerintahan Muara Enim sudah memberikan bantahan.
Ditambah lagi, tidak lama masa jabatannya berakhir, PTUN membatalkan SK pengangkatan Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wabup Muara Enim karena dinilai cacat secara hukum.
6. Ahmad Rizali
Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim periode 2018-2023 berakhir. Gubernur Sumsel Herman Deru saat itu menunjuk Kepala Dinas Perdagangan Sumsel, Ahmad Rizali untuk menempati posisi sebagai Pj Bupati Muara Enim.
Dia dilantik bersama tujuh Pj Bupati/Wali Kota di Sumsel 18 September 2023 lalu. Meski baru beberapa bulan menjabat, sejumlah masyarakat menilai Ahmad Rizali belum menunjukan adanya banyak peningkatan atau inovasi.
Dia dinilai terlalu formal dalam memimpin kabupaten yang besar ini, belum lama ini gelombang massa memintanya mundur lantaran dianggap anti kritik. Bahkan belum lama ini, sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi demo agar Mendagri mengevaluasi kepemimpinannya akibat listrik yang sering padam. 
- Masyarakat Dorong Sosok Pemimpin yang Bisa Menjawab Carut Marut Tata Kelola Pertambangan Muara Enim
- Pj Ketua TP PKK Sumsel Tyas Fatoni Hadiri Peringatan Hari Kartini 2024 di Kabupaten Muara Enim
- Nyamar Jadi Kernet, Polisi Ringkus Pelaku Pungli Sopir Truk di Muara Enim
