Dinilai wajar apabila ormas besar seperti PP Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
- Wali Kota Palembang Putuskan Pembelajaran Tatap Muka Batal
- Di Festival Literasi, Kesultanan Palembang Darussalam Hadirkan Dua Manuskrip Kuno
- Banyu Biru dari SMA Negeri 9 Palembang, Juara Lomba Lukis se-Kota Palembang
Baca Juga
Hal ini disinyalir akibat lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi POP. Bahkan banyak organisasi dan entitas baru yang diloloskan dalam seleksi program tersebut.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/7).
"Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Maarif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut," tegas Saleh Daulay.
Plh Ketua fraksi PAN ini menilai Mendikbud Nadiem Makarim tidak peka terhadap persoalan-persoalan seputar pendidikan dewasa ini. Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan, Nadiem justru sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan.
"Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Kemendikbud diharapkan tidak menganggap remeh pengunduran diri kedua organisasi besar ini. Mengingat jasa mereka dalam dunia pendidikan itu sudah sangat lama," ucapnya.
"Muhammadiyah itu punya lebih dari 30 ribu unit lembaga pendidikan, dan NU juga punya pesantren yang luar biasa banyak. Jadi, dunia pendidikan itu sudah digeluti sejak lama oleh kedua ormas besar ini," imbuh Saleh Daulay.
Atas dasar itu, fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim selaku Mendikbud. Terlebih, selama menjabat sebagai menteri, belum ada prestasi yang ditorehkan Nadiem. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemik Covid-19 saat ini.
"Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan kebudayaan," tegas Saleh Daulay.[ida]
- Museum Tsunami Aceh Gelar Pameran Napak Tilas Perdamaian GAM dan Indonesia
- Dukung PTM 100 Persen, DPRD Sumsel: Jangan Lalai Protokol Kesehatan
- Sekda dan Kadisdik Temukan Plafon Sekolah di Palembang Nyaris Roboh
