Tiadakan Tes Mandiri, Penerimaan Siswa SMA Negeri di Sumsel Utamakan Jalur Zonasi dan Prestasi

Ilustrasi PPDB. (ist/rmolsumsel.id)
Ilustrasi PPDB. (ist/rmolsumsel.id)

Pemprov Sumsel meniadakan tes mandiri dalam proses penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Negeri untuk tahun ajaran 2024-2025. 


Rencananya, skema yang akan diterapkan dalam proses PPDB akan mengutamakan jalur zonasi 50 persen, prestasi 30 persen, afirmasi (untuk masyarakat tidak mampu) 15 persen dan migrasi 5 persen.

"Jadi untuk PPDB sekolah negeri tahun ini tidak ada yang namanya metode tes mandiri atau ujian tertulis," kata Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni beberapa waktu lalu. 

Pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu menuturkan, kebijakan itu diambil setelah pihaknya mendapat evaluasi dari Ombudsman RI dan Kementerian Pendidikan terkait proses PPDB tahun lalu. 

"Prosesnya disesuaikan dengan Permendikbud No 1 Tahun 2021 dimana ada 4 tahapan seleksi," ungkapnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan, skema zonasi nantinya hanya diperuntukkan untuk anak-anak atau siswa yang tinggal di dekat sekolah tersebut.

Dia mencontohkan, misalnya untuk daerah Seberang Ulu, mereka tidak bisa menjangkau sekolah yang ada di Seberang Ilir , jadi mereka hanya sebatas zonasi yang ada di Seberang Ulu

"Ini adalah amanah dan Permendikbud dan kita ingin lihat hasilnya  seperti apa di tahun 2024 ini skema penerimaan siswa barunya karena tidak buka jalur tes mandiri," katanya.

Kesempatan anak-anak di luar zonasi hanya di jalur afirmasi/prestasi dan jalur migrasi. "Jadi kalau anak-anak di Seberang Ulu yang mau masuk di SMAN 1 Palembang misalnya, maka dia tidak bisa lewat jalur zonasi tapi bisa lewat jalur prestasi atau afirmasi dan masuk dalam data DTKS sehingga dia bisa masuk ke sekolah yang diluar zonasinya," ungkapnya. 

Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Susanto Adjis menambahkan, perubahan aturan tersebut setelah Provinsi Sumsel mendapatkan diskresi dari Kementerian Pendidikan dan Ombudsman RI. 

"Sumsel siap, juklak dan juknis serta pergub sudah ada," tandasnya.