Pemerintah Indonesia diminta hati-hati dalam membahas rencana mengeluarkan "visa nomaden" untuk menarik nomaden digital ke tanah air.
- Raja Juli Lantik Pati Polri jadi Pejabat Tinggi Kemenhut
- Peringati Hari Lahir Pancasila, PDIP Targetkan Menang Pilkada 17 Kabupaten/Kota di Sumsel
- Ridwan Kamil Bakal Gabung Parpol di 2022, Ini Alasannya
Baca Juga
Nantinya, pemegang visa tersebut akan memenuhi syarat untuk tinggal selama lima tahun, bebas pajak. Hanya saja, jika mereka dapat membuktikan bahwa pendapatan mereka berasal dari luar Indonesia.
Jika rencana disetujui dan direalisasikan, visa nomaden ini akan menjadi salah satu yang terpanjang di dunia, dengan sebagian besar negara lain yang sudah menerapkan hanya menawarkan hingga 90 hari.
Salah satu yang mengingatkan pemerintah agar berhati-hati pada rencana itu, adalah begawan ekonomi Rizal Ramli. Dia mengingatkan, akan ada dampak pada lapangan kerja dan pajak jika rencana itu direalisasikan.
"Tolong hati-hati betul, dampaknya terhadap lapangan kerja, pajak dan sebagainya," ujar Rizal Ramli dalam cuitan di Twitternya, Kamis (28/7).
Rizal mencontohkan, kebijakan di Amerika Serikat yang semacam itu menghadirkan imigrasi berbagai etnis. Jika diterapkan di Indonesia, dia khawatir akan didominasi pendatang dari China.
"Kebijakan imigrasi Amerika hadirkan imigran multietnis. Di sini, bisa-bisa majoritas imigran dari China," pungkasnya. 
- Bank Sumsel Babel Mudahkan Transaksi Nasabah dengan Kartu ATM Berlogo Visa
- China Terbitkan Visa untuk Warga Afghanistan Mulai 1 Agustus
- Sandiaga Minta Mafia Karantina dan Visa Disanksi Tegas
