Resmi Dilantik, AGSI Sumsel Siap Tingkatkan Kualitas Pembelajaran Sejarah

Kepengurusan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2024-2029 resmi dilantik/ist
Kepengurusan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2024-2029 resmi dilantik/ist

Kepengurusan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2024-2029 resmi dilantik pada Sabtu (28/9) di Aula SMK Negeri 3 Palembang. 


Acara ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, H. Awaludin, mewakili Pj Gubernur Sumsel, serta dihadiri oleh Presiden AGSI Pusat, Dr. H. Sumardiansyah Perdana Kusuma, S.Pd.

Pelantikan tersebut juga dirangkaikan dengan seminar nasional pendidikan yang mengangkat tema “Implementasi Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah dan Penguatan Sejarah Lokal,” diikuti oleh guru-guru sejarah dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Dalam sambutannya, H. Awaludin menyampaikan apresiasinya terhadap pelantikan AGSI Sumsel. Menurutnya, wadah ini sangat penting bagi para guru sejarah untuk saling bertukar informasi dan praktik terbaik dalam pembelajaran. Ia juga menekankan pentingnya penggalian kearifan lokal, seperti sejarah, kuliner, dan seni lokal, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah.

“Harapannya, dengan adanya AGSI, para guru dapat saling berbagi ide, kreativitas, dan inovasi sehingga pembelajaran sejarah menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Ketua AGSI Sumsel yang baru dilantik, Ferallia Eka Putri, menyatakan bahwa acara ini menjadi momentum penting bagi guru-guru sejarah di Sumsel untuk berkolaborasi. Ia juga berharap AGSI dapat menjadi tempat untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi terkait kesejahteraan dan kualitas pembelajaran para guru.

Presiden AGSI Pusat, Dr. H. Sumardiansyah Perdana Kusuma, dalam sambutannya, menyoroti pentingnya sejarah dalam memperkuat ideologi bangsa. Ia mengkritisi upaya pengurangan peran sejarah dalam kurikulum pendidikan dan menekankan bahwa sejarah harus tetap menjadi mata pelajaran wajib sesuai dengan amanat Undang-Undang.

“Kita perlu memastikan bahwa sejarah terus diajarkan secara efektif dan menjadi bagian penting dalam memperkuat ideologi bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan masa depan,” tegasnya.