Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang akhirnya memutuskan tidak memenuhi tuntutan penggugat terkait proses Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Muara Enim pada 6 September 2022 lalu.
- Jokowi Digugat karena Nepotisme, PDIP: Bukan Dugaan Lagi, Sudah Terjadi!
- Presiden Jokowi dan Keluarga Digugat ke PTUN
- Demokrat Palembang Serahkan Surat Permohonan Perlindungan Hukum ke PTUN Palembang
Baca Juga
Putusan itu tertuang dalam Nomor 263/G/2022/PTUN.Plg Tanggal 20 Februari 2023 antara Penggugat Ormas Abdi Lestari, Projo, Perkumpulan Gerakan Asli Serasan Sekundang (GASS), LSM Brantas dan LSM Masyarakat Siap dan Tanggal (Sigap) dengan DPRD Kabupaten Muara Enim selaku tergugat dan tergugat intervensi Ahmad Usmarwi Kaffah.
Kuasa Hukum DPRD Kabupaten Muara Enim, Khoirozi didampingi Mujaddid Islam dan Dahri Diaz, mengaku mengapresiasi putusan majelis hakim PTUN telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
"Kita mengapresiasi putusan tersebut karena majelis hakim telah memutuskan perkara ini secara objektif dan telah memenuhi rasa keadalian dalam masyarakat terutama di Kabupaten Muara Enim dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Khoirozi.
Sementara itu, Dr Firmansyah selaku Kuasa Hukum penggugat mengaku bahwa pihaknya baru mendapat infomasi dari e court bahwa perkara sudah diputus hari ini. Tapi pihaknya belum menerima salinan lengkap putusannya.
"Prinsipnya karena sudah diputus kita wajib menghormati putusan pengadilan. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa putusan tersebut bukan menolak gugatan, tetapi menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard), karena para penggugat (LSM) dianggap tidak memiliki legal standing (hak gugat)," jelasnya.
"Putusan yang demikian pada intinya surat gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan pokok perkara sama sekali tidak diperiksa. Selain itu, dalam amar putusan hakim juga sama sekali tidak menyatakan bahwa pilwabub sah atau tidak sah. Namun, karena sudah diputuskan ya harus kita hormati," tambahnya
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki, mengatakan putusan PTUN terhadap lembaga yang ia pimpin untuk sama-sama menghormati dan menghargai putusan majelis hakim PTUN.
Dirinya berkeyakinan bahwa langkah DPRD Muara Enim dalam proses pelaksanaan Pilwabup Kabupaten Muara Enim sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. "Mari kita sama-sama menghormati putusan PTUN," katanya. 
- Mantan Wabup Muara Enim Dua Periode Maju Pilkada, Ambil Formulir dari PDI Perjuangan
- Jokowi Digugat karena Nepotisme, PDIP: Bukan Dugaan Lagi, Sudah Terjadi!
- Presiden Jokowi dan Keluarga Digugat ke PTUN
