Buntut PDAM Tirta Musi Palembang yang akan menaikkan tarif pelanggan mulai Oktober 2023 sebesar 12,5 persen hingga 15 persen membuat warga menjadi kesal.
- Massa BPI KNPA Desak Polda Usut Celah Korupsi di Dinas Pendidikan Sumsel
- Tuntut Hak Angket, Massa Geruduk Gedung DPR
- Datangi KPU dan Bawaslu Palembang, Massa Kanbur Dukung Pelaksanaan PSL
Baca Juga
Sehingga, puluhan perwakilan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Palembang (KMP) mendatangi kantor Walikota dan melakukan aksi mandi, Jumat (22/9).
Warga melakukan aksi mandi di depan kantor Walikota Palembang sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan kenaikan tarif PDAM.
Koordinator aksi, Arki dalam orasinya menilai, dengan kenaikan tarif air bersih ini justru akan membebani warga.Ditambah lagi kebutuhan pokok sekarang telah ikut mengalami kenaikan.
"Seharusnya kenaikan tarif tersebut, memperhatikan kondisi masyarakat Palembang di tengah meningkatnya harga bahan pokok. Oleh Karena itu, justru kenaikan ini akan menambah beban rumah tangga," kata Arki.
Arki menyampaikan bahwa rakyat butuh jaminan hak untuk sejahtera, hak mendapatkan air bersih, sehingga salah besar apabila bisnis air yang dikelola Pemkot ini membebani rakyat dengan status Perumda.
"Ingat profit bukan hal utama dengan didirikannya PDAM ini, tapi ada tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi dengan mengabaikan soal cost sebagai alasan untuk peningkatan pelayanan. Hal ini bertolak belakang dengan visi dan misi berdirinya Perumda Tirta Musi Palembang,”tegasnya.
Oleh karena itu, wajar warga kecil menduga kenaikan tarif ini sebagai bentuk akal-akalan Pemkot Palembang.
"Dari mana ini bisa disebut akal akalan, karena dari LHP Kota Palembang juga diketahui Pemkot Palembang terus mengucurkan dana ke PDAM untuk menunjang kinerjanya,"ujar dia.
Dia menuturkan, bahwa dengan adanya keputusan tentang kenaikan tarif PDAM kota Palembang, bak petir di tengah terik panas matahari.
"Kebijakan menaikan tarif ini didasari oleh kajian komisi 2 DPRD Kota Palembang dan kajian internal Perumda Tirta Musi Palembang yang informasinya sudah cukup dijadikan dasar untuk kenaikan tersebut," katanya.
Oleh karena itu, Arki meminta kepada Pemkot untuk membenahi kinerja PDAM misalnya soal masih banyak tunggakan tagihan yang datanya terus meningkat, banyak dugaan sambungan ilegal PDAM di masyarakat yang di back up oknum PDAM, pembengkakan biaya operasional usaha dan persoalan lainnya yang juga menjadi hantu banyu bagi PDAM.
"Kami berharap kepada Pihak Pemkot Palembang segera mengevaluasi dan membenahi kinerja pelayanan PDAM dan mengkaji ulang rencana kenaikan tarif tersebut," katanya.
Sedangkan Diaz selaku koordinator lapangan dengan tegas untuk menolak kenaikan tarif air PDAM Kota Palembang yang rencananya akan diterapkan oleh Perumda Tirta Musi Palembang pada Oktober mendatang.
"Kami meminta DPRD Kota Palembang untuk mendesak pihak terkait guna membatalkan rencana kenaikan tersebut dan memanggil Direktur Utama Perumda Tirta Musi Palembang untuk menjelaskan kenaikan tarif PDAM," katanya
Plt Asisten III Pemkot Palembang, Alex Fernandus yang menerima massa mengapresiasi apa yang dituntut warga tersebut.
Karena itu dia meminta perwakilan para pendemo untuk berdiskusi dengan pihak Perumda Tirta Musi Palembang di ruang kerjanya guna membahas permasalahan ini.
“ Kita carikan solusi terbaik,” katanya.
- Massa BPI KNPA Desak Polda Usut Celah Korupsi di Dinas Pendidikan Sumsel
- Tuntut Hak Angket, Massa Geruduk Gedung DPR
- Datangi KPU dan Bawaslu Palembang, Massa Kanbur Dukung Pelaksanaan PSL
